Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BOJONEGORO – Sebanyak 39 desa di Kabupaten Bojonegoro belum dapat merealisasikan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akibat berbagai kendala teknis, meski program tersebut secara umum menunjukkan progres signifikan di ratusan desa lainnya.
Program penguatan ekonomi berbasis desa ini mencatat, dari total 430 desa dan kelurahan di Bojonegoro, sebanyak 391 desa tengah menjalani proses pembangunan KDMP, sementara 394 desa telah terverifikasi dan 133 unit koperasi dinyatakan selesai sepenuhnya. Namun, puluhan desa lainnya masih tertahan akibat persoalan lahan dan perizinan.
Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0813 Bojonegoro Dedy Dwi Wijayanto mengungkapkan bahwa hambatan utama berasal dari status lahan serta keterbatasan ruang di beberapa wilayah. “Rincianya 13 desa berada di kawasan lahan sawah dilindungi (LSD), tiga desa masih dalam tahap penyiapan lahan, serta kendala keterbatasan luas lahan di wilayah perkotaan. Selain itu, terdapat juga proses perizinan aset pemerintah daerah dan lahan kehutanan yang masih berjalan,” jelasnya, sebagaimana dilansir iNews, Senin (04/05/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti pengurus KDMP di Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada 27 April 2026.
Meski menghadapi kendala, pemerintah tetap menargetkan percepatan operasional koperasi. Dalam waktu dekat, sebanyak 22 KDMP direncanakan mulai beroperasi pada 18 Mei 2026 sebagai tahap awal uji coba layanan ekonomi desa.
Koperasi ini nantinya akan mengelola berbagai unit usaha, mulai dari klinik kesehatan, swalayan kebutuhan pokok, hingga sektor perdagangan lain yang menopang perekonomian masyarakat desa.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Dindagkop UM) Bojonegoro Akhmadi menyampaikan bahwa seluruh koperasi telah memiliki legalitas dasar.
“Sebanyak 363 KDMP atau 84,4 persen telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 105 KDMP telah terbangun 100 persen, serta 310 KDMP telah melaksanakan dan melaporkan RAT melalui aplikasi Simkopdes,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemkab Bojonegoro juga mendukung agenda nasional pengembangan koperasi desa, termasuk penugasan untuk menyiapkan unit yang siap beroperasi dalam peluncuran nasional mendatang.
“Pada 18 Mei 2026 akan dilaksanakan launching 1.000 KDMP di Kabupaten Nganjuk oleh Presiden Republik Indonesia, dengan Bojonegoro ditugaskan menyiapkan 22 KDMP untuk operasional awal,” yambahnya.
Program KDMP sendiri ditargetkan menjadi salah satu penggerak ekonomi desa secara nasional, dengan rencana peluncuran hingga 50.000 unit koperasi pada 17 Agustus 2026. Kendati demikian, penyelesaian kendala lahan dan perizinan di sejumlah desa menjadi kunci agar manfaat program dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. []
Redaksi02 | Nadiya.
