Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KABUPATEN BOGOR – Upaya mengatasi persoalan sampah dari level desa mulai diarahkan pada perubahan perilaku masyarakat dan edukasi sejak dini, seiring dikenalkannya sistem pengolahan berbasis zero waste bernama SIPESAT dalam sosialisasi di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kamis (30/4).
Kegiatan yang digelar Yayasan Mutiara Semesta Abadi (YMSA) di Pondok Ilmu Kuta Bamboo itu menekankan bahwa solusi sampah tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pola pikir warga, terutama melalui pendidikan di sekolah dan lingkungan desa. Hal ini sebagaimana diberitakan Hallo Jakarta, Senin (04/05/2026).
Dalam pemaparan tersebut, Kholil menjelaskan bahwa Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) dirancang untuk menyelesaikan sampah langsung dari sumbernya melalui tiga tahapan utama, yakni pengolahan sampah organik menjadi pupuk atau pelet, pengolahan sampah anorganik dengan teknologi termokimia melalui proses gasifikasi dan pirolisis, serta penyaringan emisi menggunakan sistem scrubber dan siklon agar ramah lingkungan.
“Sistem ini mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA dan menyisakan residu yang sangat kecil serta masih dapat dimanfaatkan,” tegas Kholil.
Sementara itu, Singgih Lelono menyoroti pentingnya perubahan budaya dalam pengelolaan sampah. Ia menilai kedisiplinan masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumber menjadi kunci utama keberhasilan, sebagaimana praktik yang telah diterapkan di Jepang.
“Perubahan harus dimulai dari sekolah. Anak-anak adalah agen perubahan yang akan membawa budaya memilah sampah ke dalam keluarga,” ujarnya.
Singgih juga menambahkan bahwa institusi lokal seperti kantor desa dan sekolah dapat menjadi pusat percontohan sekaligus laboratorium pembentukan perilaku masyarakat.
“Kantor desa dan kecamatan menjadi contoh pengelolaan sampah. Sekolah dan pesantren menjadi laboratorium pembentukan perilaku,” jelas Singgih Lelono.
Dalam sesi diskusi, peserta mengungkap sejumlah kendala yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan anggaran, kebutuhan lahan, hingga rendahnya kesadaran masyarakat. Beberapa di antaranya bahkan mengaku skeptis terhadap efektivitas program baru karena pengalaman sebelumnya yang belum optimal.
Menanggapi hal itu, Kholil menyebutkan bahwa implementasi SIPESAT membutuhkan lahan minimal 15×20 meter persegi dan dapat diprioritaskan pada sektor dengan volume sampah tinggi, seperti hotel dan restoran di kawasan wisata Megamendung yang menghasilkan sekitar 25 ton sampah per hari.
Di sisi lain, Pembina YMSA, Dita, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, termasuk dukungan regulasi dari pemerintah pusat.
“Pondok Ilmu bukan sekadar tempat, tetapi rumah belajar. Kami siap menjadikannya sebagai training center pengelolaan sampah bagi masyarakat dan pemerintah desa,” ungkapnya.
Ia juga mendorong sinergi antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Desa agar menghasilkan kebijakan yang terintegrasi.
“Jika keempat kementerian ini bersinergi menciptakan regulasi yang sinkron, kami yakin seluruh stakeholder akan bergerak dengan arah yang sama dan dilaksanakan sehingga menjadi gerakan budaya nasional,” tegas Dita.
Sebagai langkah lanjutan, YMSA membuka peluang bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk mempelajari langsung implementasi SIPESAT di fasilitas pelatihan yang telah disiapkan, dengan harapan terciptanya model pengelolaan sampah mandiri berbasis desa yang berkelanjutan. []
Redaksi02 | Nadiya.
