BALI – Penguatan keamanan pariwisata berbasis kolaborasi lintas sektor mulai diperluas di Bali melalui pemanfaatan aplikasi Cakrawasi, yang melibatkan aparat kepolisian, pemangku kepentingan, hingga desa adat untuk mendeteksi potensi gangguan sejak dini.
Langkah ini menjadi respons atas meningkatnya kompleksitas tantangan keamanan seiring tingginya mobilitas wisatawan dan investasi di sektor pariwisata. Pertemuan strategis tersebut dipimpin Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali Daniel Adityajaya di Gedung Presisi Kepolisian Daerah (Polda) Bali, Selasa (07/04/2026), dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Dalam forum itu, Kapolda Bali menegaskan bahwa keamanan daerah tujuan wisata tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat, melainkan memerlukan sinergi seluruh elemen masyarakat, termasuk desa adat sebagai garda terdepan di tingkat lokal.
“Bali sebagai etalase Indonesia tetap menjadi destinasi favorit dunia. Tidak hanya sebagai pusat pariwisata, tetapi juga penggerak investasi, devisa, dan citra bangsa,” tegasnya sebagaimana diberitakan Trendd Jakarta, Minggu (03/05/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menunjukkan realisasi investasi pada 2025 mencapai sekitar Rp42 triliun, yang didominasi sektor real estate dan pariwisata. Namun, kondisi tersebut juga diiringi risiko, mulai dari pelanggaran hukum oleh wisatawan asing hingga potensi kejahatan transnasional.
“Kita patut bersyukur atas kontribusi pariwisata terhadap ekonomi daerah. Namun, peningkatan jumlah wisatawan juga membawa konsekuensi tantangan yang semakin kompleks,” ujarnya.
Kapolda Bali menekankan pendekatan pencegahan sebagai prioritas utama dalam menjaga stabilitas keamanan.
“Menindak pelaku kejahatan adalah prestasi, tetapi mencegah terjadinya kejahatan adalah kemuliaan. Oleh karena itu, upaya preventif harus menjadi orientasi utama kita bersama,” imbuhnya.
Sejumlah strategi disiapkan, di antaranya penguatan patroli terpadu di kawasan wisata, peningkatan peran polisi pariwisata dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), serta kolaborasi dengan pecalang dan desa adat dalam sistem deteksi dini.
Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas wisatawan diperketat melalui rekayasa lalu lintas, edukasi hukum dan budaya, serta operasi yustisi secara berkala untuk mengantisipasi pelanggaran, khususnya yang melibatkan warga negara asing.
Pemanfaatan aplikasi Cakrawasi menjadi salah satu instrumen utama dalam sistem pengawasan terpadu berbasis digital yang memungkinkan pemantauan orang asing secara real time.
“Keamanan Bali bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan tugas kita bersama. Tanpa stabilitas keamanan, tidak akan ada pariwisata dan tanpa pariwisata, tidak akan ada stabilitas ekonomi,” tegas Kapolda Bali.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik mengapresiasi langkah tersebut dan mendorong partisipasi aktif masyarakat serta pelaku usaha.
“Mari kita dukung upaya ini dengan langkah nyata, seperti pemasangan CCTV di hotel, villa, dan area publik, serta aktif melaporkan keberadaan WNA melalui aplikasi Cakrawasi. Jika terjadi gangguan keamanan, segera laporkan melalui call center Polri 110,” ujarnya.
Kolaborasi antara aparat, pemerintah, pelaku industri, dan desa adat diharapkan mampu memperkuat sistem keamanan pariwisata yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga Bali tetap kompetitif sebagai destinasi global. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara