SIMEULUE – Minimnya pembekalan bagi kepala desa (kades) pascapelantikan di Kabupaten Simeulue memicu kekhawatiran terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan.
Sejumlah kades di Kabupaten Simeulue mengaku belum menerima pendidikan dan pelatihan sejak dilantik secara serentak pada akhir Januari 2026. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan tugas mereka yang langsung dihadapkan pada tanggung jawab administratif dan pelayanan masyarakat.
“Sampai hari ini belum ada tanda-tanda adanya pelatihan maupun pendidikan untuk kami kepala desa yang baru-baru dilantik ini. Sudah barang tentu banyak di antara kami berasal dari latar belakang yang berbeda, tidak semuanya memahami tata kelola pemerintahan desa”.
Tanpa pembekalan awal, para kades harus segera menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), serta menjalankan fungsi pelayanan publik yang membutuhkan pemahaman teknis dan regulasi yang memadai.
Beragamnya latar belakang kades menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Mereka dituntut mengambil keputusan strategis secara cepat, meski belum memiliki kesiapan administratif yang optimal.
Sejumlah kades juga menyebut hingga kini belum ada kejelasan terkait jadwal maupun rencana pelatihan dari pihak terkait. Mereka berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue segera mengambil langkah konkret guna meningkatkan kapasitas aparatur desa.
Minimnya pelatihan dikhawatirkan berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan serta meningkatkan risiko kesalahan administratif dalam pengelolaan dana desa. Kondisi ini berpotensi mengganggu akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa jika tidak segera ditangani. sebagaimana dilansir Kba, Minggu, (19/04/2026). []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara