LAMPUNG TIMUR – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memperkuat pengembangan ekosistem ekonomi desa berbasis komunitas di Kabupaten Lampung Timur melalui strategi pemberdayaan lokal yang menitikberatkan pada penguatan modal sosial, inovasi ekonomi, serta kemandirian masyarakat desa.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat transformasi ekonomi desa dengan mendorong peran aktif masyarakat sebagai penggerak utama pembangunan, bukan hanya bergantung pada intervensi pemerintah pusat. Pendekatan tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal yang selama ini belum tergarap maksimal.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi desa harus tumbuh dari inisiatif masyarakat. Ia menyebutkan bahwa:
“Kehadiran kami di Lampung Timur adalah untuk memastikan konsep ‘Perintis Berdaya’ tumbuh bersama kearifan lokal. Kita berupaya mentransformasi ketergantungan menjadi kemandirian dengan membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh, di mana setiap local champion atau tokoh penggerak lokal menjadi pilar utamanya,” ujar Leontinus dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026) sebagaimana diberitakan Kompas, Jumat (17/4/2026).
Ia menambahkan, pola pembangunan yang terlalu top-down dinilai kurang mampu menjawab kebutuhan spesifik di tingkat desa. Karena itu, Kemenko PM mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan lebih adaptif terhadap kondisi lapangan.
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem, Kemenko PM juga menggelar forum Dialog Bersama Deputi (DBD) yang mempertemukan pelaku usaha, koperasi, dan pemangku kepentingan lokal untuk menyampaikan aspirasi serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi desa.
Dalam forum tersebut, pemerintah menegaskan perannya sebagai fasilitator dan pendengar aktif dalam kerangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan agar program pembangunan berjalan inklusif dan tepat sasaran.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat ekonomi berbasis desa.
“Kami berkomitmen menyelaraskan gerak pembangunan daerah dengan program pusat. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan Kemenko PM, kami yakin potensi besar pertanian dan UMKM di desa-desa kami akan berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri,” ujar Ela.
Sementara itu, dukungan juga datang dari organisasi internasional. Koordinator Program International Labour Organization (ILO) PROTECT untuk Migrasi Kerja, Sinthia Harkrisnowo, menilai penguatan literasi dan keterampilan menjadi penting dalam perlindungan pekerja migran.
“Kami mendukung penuh rencana aksi nasional pelindungan pekerja migran melalui peningkatan literasi digital dan keterampilan teknis agar mereka mampu bersaing secara global dengan jaminan keselamatan kerja yang mumpuni,” kata Sinthia.
Leontinus menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran harus dimulai dari desa melalui penguatan jaringan sosial sebagai benteng awal perlindungan.
“Negara hadir untuk memastikan jaringan dukungan komunitas di desa menjadi benteng perlindungan pertama bagi pekerja migran kita, memastikan mereka berangkat dengan informasi yang benar dan pulang dengan kesuksesan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Penguatan ekosistem ini juga menyasar empat pilar utama, yakni inovasi digital, literasi keuangan, pengembangan kewirausahaan, serta perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), yang ditujukan untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi secara terintegrasi.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong desa di Lampung Timur menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis komunitas yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara