Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke tingkat desa dengan menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan gizi tepat sasaran sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam program prioritas nasional tersebut.
Penguatan pengawasan tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani, dalam kegiatan sinergitas pengawasan dan evaluasi pemenuhan gizi nasional di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), Rabu (1/4/2026). Program MBG sendiri menyasar peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“ABPEDNAS menjadi mitra strategis untuk mendukung deteksi dini, pengumpulan data aktual, serta pemantauan partisipatif demi menjaga akuntabilitas program hingga tingkat desa,” ujar Reda.
Dalam implementasinya, Kejagung RI mengedepankan pendekatan pengawasan berbasis intelijen melalui tiga tahapan utama, yakni pengendalian kualitas pada tahap hulu, transparansi distribusi pada tahap proses, serta validasi penerima manfaat pada tahap hilir. Strategi tersebut diperkuat dengan pemanfaatan sistem digital berbasis data yang berfungsi sebagai early warning system untuk mendeteksi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT).
Reda menegaskan, setiap potensi permasalahan yang ditemukan di lapangan akan diselesaikan melalui pendekatan preventif sebelum penegakan hukum dilakukan.
“Setiap potensi permasalahan diselesaikan melalui mekanisme administratif, pembinaan, dan edukasi sebelum menempuh langkah penegakan hukum,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong transparansi melalui pemanfaatan aplikasi “Jaga Dapur MBG” sebagai instrumen pemantauan rantai pasok program secara real-time. Sistem tersebut memungkinkan pengawasan kualitas bahan pangan, kesiapan layanan, serta validitas penerima manfaat secara lebih akurat.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyatakan bahwa kolaborasi lintas lembaga dan dukungan teknologi digital memberikan kepastian dalam operasional program di lapangan, termasuk dalam menghadapi tantangan distribusi di Tuban dan Bojonegoro.
“Komitmen dalam mendukung program melalui nota kesepahaman strategis menjadi pilar penting bagi kami. Dukungan pengamanan program serta pemanfaatan aplikasi Jaga Dapur MBG menghadirkan rasa aman dalam operasional,” ujarnya.
Melalui sinergi tersebut, pengawasan MBG diharapkan semakin transparan dan akuntabel hingga tingkat desa, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara merata dan mendukung terwujudnya generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. []
Redaksi02 | Nadiya.
