LAMPUNG DESA NUSANTARA Provinsi Lampung memasuki fase baru penguatan tata kelola desa setelah pelantikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Pelantikan tersebut turut mengukuhkan seluruh bupati sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang dalam acara yang digelar di Bukit Mas Lampung.
Prosesi pelantikan dipimpin Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS, Prof Reda Manthovani, yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen. Hadir pula Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo dan para kepala kejaksaan negeri se-Lampung.
Dalam keterangannya, Reda menegaskan bahwa terbentuknya kepengurusan baru di Lampung merupakan sinyal kuat meningkatnya kolaborasi antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah daerah, dan kejaksaan. Ia menilai sinergi tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat pencegahan dini serta pengawasan desa secara terstruktur melalui program nasional Jaga Desa Jaga Indonesia.
“Pelantikan ini menjadi momentum penting,” katanya.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, menambahkan bahwa Lampung menjadi provinsi pertama di Indonesia yang struktur DPD dan DPC-nya dipimpin langsung oleh kepala daerah. Menurutnya, hal ini menandai komitmen serius dalam memperkuat kapasitas BPD agar lebih responsif terhadap dinamika pembangunan desa.
Pelantikan tersebut diharapkan mendorong keseragaman arah kebijakan pengawasan desa serta meningkatkan harmonisasi antara lembaga desa dan pemerintah daerah. Dengan kepemimpinan baru, Lampung ditargetkan mampu menjadi model tata kelola desa yang adaptif dan kolaboratif.
Redaksi01-Alfian
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara