Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BOJONEGORO DESA NUSANTARA di tengah kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah strategis dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 806 miliar dari APBD 2025 untuk pembangunan infrastruktur di 320 desa.
Anggaran yang disalurkan melalui skema Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) tersebut difokuskan pada pembangunan jalan, jembatan, serta sarana prasarana kebinamargaan lainnya. Kebijakan ini mencerminkan prioritas pembangunan dari bawah yang diharapkan mampu mempercepat pemerataan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran secara tepat dan akuntabel, terutama setelah adanya pengurangan dana transfer oleh pemerintah pusat. Pengurangan tersebut diterapkan melalui dua skema, yaitu pengurangan sebesar 25 persen bagi daerah dengan penerimaan transfer kecil dan 30 persen bagi daerah dengan penerimaan besar.
“Dengan keterbatasan fiskal saat ini, kami tetap berkomitmen untuk menempatkan desa sebagai pusat pembangunan,” ujar Nurul dalam agenda resmi pada Sabtu (20/09/2025). Ia menekankan bahwa pembangunan desa bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga langkah strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
Tak hanya itu, Pemkab Bojonegoro juga telah merencanakan pembentukan dana abadi sebesar Rp 500 miliar pada tahun 2026 yang akan difokuskan untuk sektor pendidikan. Dana ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, sekaligus sebagai wujud investasi sumber daya manusia.
Langkah Pemkab Bojonegoro ini dinilai sebagai bentuk adaptasi fiskal yang progresif di tengah tekanan ekonomi nasional. Alih-alih menunda pembangunan, pemerintah daerah justru mengambil inisiatif untuk tetap menjalankan program prioritas, sekaligus menyiapkan fondasi kebijakan berkelanjutan di sektor pendidikan.
Kebijakan ini juga membuka peluang partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek, agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.
Redaksi01-Alfian
