Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SETELAH berbulan-bulan menanti tanpa kejelasan, perangkat desa se-Pulau Morotai akhirnya bisa bernapas lega. Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mulai mencairkan gaji perangkat desa yang sempat tertunda sejak awal tahun.
Pencairan ini menjadi angin segar bagi ratusan aparatur desa yang menggantungkan penghidupan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Plt. Kepala BPKAD Morotai, Adhar Andi Sunding, menyampaikan bahwa pencairan tahap pertama dimulai pada Rabu (06/08/2025) dan akan dilanjutkan keesokan harinya.Tahap pertama pencairan mencakup gaji bulan Februari dan Maret, yang sempat tertunda karena kendala teknis dan keterbatasan anggaran daerah. Adhar menegaskan, pembayaran dilakukan secara bertahap karena total tunggakan gaji perangkat desa mencapai tujuh bulan.
Pemerintah Kabupaten Morotai berkomitmen menyelesaikan seluruh tunggakan gaji dalam beberapa tahap ke depan. Meski belum sepenuhnya tuntas, langkah ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus jawaban atas keresahan yang telah lama dirasakan perangkat desa.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) turut berperan aktif dalam mengawal proses pencairan, sejalan dengan agenda kunjungan pembelajaran dan pengembangan desa yang tengah diinisiasi oleh Pemkab Morotai.
Mereka menilai, kelancaran hak-hak aparatur desa seperti gaji merupakan pondasi penting bagi terciptanya pemerintahan desa yang sehat dan produktif. DPMD mendorong agar ke depan ada sistem keuangan desa yang lebih terencana dan tanggap terhadap kebutuhan perangkat di lapangan.
Keterlambatan pencairan gaji selama berbulan-bulan telah berdampak langsung pada roda pemerintahan desa. Beberapa kepala desa bahkan mengaku harus menggunakan dana pribadi untuk mendanai operasional dan kegiatan layanan masyarakat.
Kini, dengan dimulainya pencairan, para perangkat desa berharap adanya konsistensi dan transparansi dalam proses keuangan ke depan. Mereka menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara Pemda dan pemerintah desa agar kejadian serupa tidak terulang.
Langkah Pemda Morotai dalam menyalurkan gaji secara bertahap dipandang sebagai awal dari pemulihan kepercayaan. Meski tantangan belum sepenuhnya selesai, setidaknya satu masalah mendasar mulai terurai.
Redaksi01-Alfian
