Sebanyak 70 kepala desa di Halmahera Selatan akan mengakhiri masa jabatan pada Desember 2026, sehingga pemerintah daerah menyiapkan penjabat untuk menjaga pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan persiapan Pilkades serentak 2027.
HALMAHERA SELATAN – Pengelolaan pemerintahan, keuangan, dan pelayanan publik di 70 desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut), akan memasuki masa peralihan setelah masa jabatan kepala desa (Kades) berakhir pada Desember 2026. Pemerintah daerah menyiapkan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi posisi penjabat (Pj) Kades agar roda pemerintahan tetap berjalan sekaligus mempersiapkan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 2027.
Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halsel, Zaki Abdul Wahab, mengatakan pemetaan calon pejabat sementara telah dilakukan. Masa jabatan sekitar 70 Kades tersebut berakhir pada 15 dan 20 Desember 2026, sehingga proses pergantian kepemimpinan perlu disiapkan sebelum memasuki tahun berikutnya.
“Iya, tahun ini ada sekitar 70 kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada 15 dan 20 Desember 2026. Karena itu, sebelum akhir tahun kami sudah mengusulkan nama-nama calon Pj Kades untuk 70 desa, termasuk Desa Kawasi yang masa jabatannya juga berakhir pada Desember nanti,” ujar Zaki saat diwawancarai Senin, 16 November 2026, sebagaimana diberitakan Ketik.
DPMD menargetkan proses administrasi pengangkatan para Pj Kades rampung sehingga surat keputusan (SK) penetapan dapat diproses pada Januari 2027. Pengisian jabatan tersebut direncanakan mengikuti jadwal berakhirnya masa jabatan masing-masing Kades.
“Untuk itu, kami upayakan usulan nama Pj Kades di 70 desa pada akhir Desember nanti sudah dapat diproses SK-nya pada Januari 2027,” katanya.
Selain 70 desa yang mengalami pergantian kepemimpinan pada Desember 2026, DPMD mencatat sekitar lima Kades lainnya akan mengakhiri masa jabatan pada Agustus dan September 2027. Kondisi ini membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme transisi secara berkelanjutan.
Tugas Pj Kades tidak hanya menjaga kelangsungan administrasi pemerintahan. Mereka juga diharapkan memastikan pelayanan kepada masyarakat, program pembangunan, serta pengelolaan keuangan desa tetap berjalan selama masa peralihan kepemimpinan.
“Kami berharap Pj Kades yang diberikan amanah mampu melaksanakan tugas, hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Mereka juga diharapkan dapat mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan Pilkades serentak sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian selama masa penjabat. Pemerintah daerah meminta para Pj Kades menjalankan pengelolaan anggaran secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Pengawasan tersebut juga meliputi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa serta keberlanjutan program pembangunan. Dengan demikian, pergantian kepala pemerintahan desa tidak menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan maupun pelayanan kepada warga.
Penunjukan Pj Kades diharapkan menjadi jembatan menuju Pilkades serentak 2027. Pemerintah daerah membutuhkan penjabat yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan, mengawal keuangan desa, dan mempersiapkan proses pergantian kepemimpinan definitif sesuai ketentuan. []
Redaksi 01
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara