Kemendes PDT menggelar Lomba Website Desa Nasional 2027 untuk mendorong transparansi pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik berbasis digital, dan memperluas promosi potensi desa.
JAKARTA – Pemerintah desa memiliki waktu hingga 18 November 2026 untuk mendaftarkan situs web dalam Lomba Website Desa Nasional 2027. Kompetisi yang digelar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) itu tidak sekadar mencari tampilan situs terbaik, tetapi juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat keterbukaan informasi, pelayanan publik, dan promosi potensi desa.
Lomba tersebut diselenggarakan melalui Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal (BPI) sebagai bagian dari 15 cabang kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Desa Nasional 2027. Pendaftaran dijadwalkan berlangsung pada 2–18 November 2026 melalui portal resmi  Dukungan terhadap kegiatan ini disampaikan melalui surat Kepala BPI Mulyadin Malik Nomor B-483/BPI.03.01/XI/2026 tertanggal 12 November 2026. Surat tersebut ditujukan kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) serta kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) provinsi di seluruh Indonesia.
Mulyadin menegaskan, keberadaan situs web desa perlu diarahkan menjadi sarana penyampaian informasi pembangunan sekaligus instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Hal itu disampaikan sebagaimana diberitakan Media Center, Senin (16/11/2026).
“Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan website Desa sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan, transparansi penyelenggaraan pemerintahan Desa, peningkatan pelayanan publik berbasis digital, serta promosi potensi dan inovasi Desa,” demikian disampaikan Mulyadin Malik dalam surat tersebut.
Kompetisi ini juga diarahkan untuk memperluas penerapan praktik pengelolaan situs web desa yang dinilai efektif. Dengan demikian, desa yang memiliki pengelolaan digital lebih baik dapat menjadi rujukan bagi wilayah lain.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat teridentifikasi praktik-praktik baik pengelolaan website Desa yang dapat menjadi contoh dan direplikasi oleh Desa lainnya di seluruh Indonesia,” lanjutnya.
Proses seleksi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pemerintah daerah diminta menyosialisasikan kegiatan tersebut, mendorong partisipasi pemerintah desa, serta memberikan pendampingan agar peserta dapat mengikuti seluruh tahapan kompetisi.
Dinas PMD dan Dinas Kominfo juga diminta berkoordinasi dalam urusan teknis, mulai dari distribusi dan aktivasi akun peserta, pendaftaran, pemenuhan dokumen administrasi, hingga proses seleksi. Pemerintah daerah diharapkan membentuk tim penilai tingkat provinsi yang melibatkan kedua perangkat daerah tersebut.
Website desa yang terpilih sebagai yang terbaik di tingkat provinsi selanjutnya dapat diajukan ke tahap penilaian nasional. Seluruh proses seleksi ditargetkan berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Petunjuk teknis, tahapan kegiatan, serta ketentuan penilaian dapat dipelajari melalui  Pemerintah berharap kompetisi ini mendorong desa mengelola situs web secara konsisten, bukan hanya memperbaruinya saat mengikuti perlombaan.
Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, situs web desa diharapkan menjadi pusat informasi yang mudah diakses masyarakat, mendukung pelayanan administrasi, memperkuat pengawasan publik, serta memperkenalkan produk dan inovasi lokal kepada khalayak yang lebih luas. []
Redaksi 01
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara