BULELENG – Keberlanjutan lembaga ekonomi desa adat di Kabupaten Buleleng, Bali, menjadi perhatian pemerintah daerah seiring dengan dorongan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Penguatan tata kelola, koordinasi antarlembaga, dan kontribusi ekonomi bagi warga dinilai menjadi faktor penting agar LPD semakin sehat dan mampu menjalankan fungsinya secara berkelanjutan.
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Kabupaten Buleleng di Gedung Kesenian Gde Manik, Singaraja, Minggu (15/11/2026).
Menurut Sutjidra, keberhasilan LPD tidak cukup hanya dilihat dari aktivitas administrasi maupun pengelolaan kelembagaannya. Lebih dari itu, keberadaan LPD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa adat, terutama melalui layanan keuangan yang mudah dijangkau dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi warga.
Ia mengapresiasi sejumlah LPD di Buleleng yang telah menunjukkan kinerja baik. Namun, kepercayaan masyarakat di masing-masing wilayah tetap harus menjadi perhatian utama agar lembaga tersebut dapat mempertahankan keberlangsungan operasionalnya.
“Beberapa LPD di Buleleng sudah mampu menunjukkan prestasi. Yang terpenting adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat di wilayahnya masing-masing, sehingga LPD benar-benar bisa memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Dalam upaya menjaga keberlangsungan lembaga ekonomi desa adat, BKS LPD memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi, konsultasi, dan pertukaran pengalaman antarpengelola LPD. Melalui kerja sama tersebut, setiap lembaga diharapkan dapat memperoleh pendampingan serta arahan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan.
Sutjidra menilai keberadaan BKS LPD perlu dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi dan membantu mengatasi berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu kesehatan kelembagaan LPD.
“BKS LPD ini menjadi wadah yang sangat strategis untuk saling berkomunikasi, berkonsultasi, dan memberikan bimbingan kepada seluruh LPD. Kita harapkan melalui peran BKS LPD, tidak ada lagi LPD yang bermasalah di Kabupaten Buleleng,” ujar Sutjidra.
Memasuki usia ke-26, BKS LPD diharapkan semakin efektif mendampingi dan mendorong perkembangan seluruh LPD di Buleleng. Lembaga yang kontribusinya belum optimal juga diharapkan melakukan pembenahan agar keberadaannya semakin dirasakan masyarakat desa adat.
Dukungan terhadap penguatan LPD turut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng dalam menjaga keberadaan desa adat beserta kelembagaan ekonominya. Dukungan tersebut dilakukan melalui perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata.
Sinergi antara Pemkab Buleleng, desa adat, dan BKS LPD diharapkan mampu membangun ekosistem kelembagaan yang lebih kuat. Dengan pengelolaan yang sehat serta kepercayaan masyarakat yang terjaga, LPD diharapkan tidak hanya bertahan sebagai lembaga keuangan desa adat, tetapi juga semakin berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah masing-masing.
“Melalui dukungan pemerintah daerah dan kerja sama seluruh pihak, kita berharap LPD di Buleleng semakin berkembang, semakin sehat, dan mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat adat di wilayahnya masing-masing,” pungkas Sutjidra.
Informasi mengenai penguatan kelembagaan ekonomi desa adat tersebut sebagaimana diberitakan Baliportalnews, Minggu, (15/11/2026). []
Redaksi02
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara