Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Pemkab Bandung menyiapkan Pilkades digital di 270 desa dalam tiga gelombang pada 2027–2031, dengan fokus pada kesiapan perangkat, pemahaman aparatur, dan perlindungan kerahasiaan suara.
BANDUNG – Kesiapan perangkat teknologi dan pemahaman aparatur desa menjadi tantangan utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dalam mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak berbasis digital yang dijadwalkan berlangsung dalam tiga gelombang pada 2027, 2029, dan 2031.
Persiapan tersebut dibahas dalam Sosialisasi Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Digital selama dua hari, 13–14 November 2026, di Pantai Indah Resort & Hotel, Pangandaran, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti Bupati Bandung Dadang Supriatna, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), para camat, serta 270 kepala desa dari seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
Berdasarkan rencana yang disampaikan, gelombang pertama pada 2027 akan mencakup 199 desa di 30 kecamatan. Gelombang kedua dijadwalkan pada 2029 dengan melibatkan 49 desa di 24 kecamatan. Sementara gelombang ketiga pada 2031 mencakup 22 desa di 17 kecamatan.
Penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting diharapkan dapat mempercepat proses pemilihan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, keberhasilannya bergantung pada kesiapan sarana pendukung serta kemampuan penyelenggara di tingkat desa dalam menjalankan setiap tahapan pemilihan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan, penggunaan teknologi tidak boleh mengabaikan prinsip kerahasiaan suara pemilih. “Jadi, kerahasiaan setiap pemilih sangat dijaga. Tidak serta-merta ketika seseorang memilih calon A, kemudian pilihannya langsung terlihat. Tidak seperti itu,” katanya.
Selain aspek keamanan pilihan, Dadang memperkirakan proses pemungutan dan penghitungan suara dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua hingga tiga jam. Durasi tersebut bergantung pada jumlah pemilih dan kesiapan perangkat yang digunakan.
Perangkat pendukung yang dibutuhkan antara lain tablet, bilik suara, pemindai, dan printer. Ketersediaan serta kesiapan alat-alat tersebut menjadi salah satu faktor yang menentukan kelancaran pelaksanaan pemilihan.
Di sisi lain, Dadang mengakui pemahaman pemerintah desa mengenai mekanisme Pilkades digital masih perlu ditingkatkan. Karena itu, sosialisasi diperlukan agar aparatur desa dan unsur penyelenggara memahami tata cara, ketentuan, serta aspek teknis penerapan sistem tersebut.
Sebagaimana diberitakan Info Nusantara News, Sabtu, (14/11/2026), sosialisasi itu juga diarahkan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan.
Dengan cakupan 270 desa yang dibagi dalam tiga gelombang, persiapan sejak dini menjadi penting agar penerapan pemilihan digital tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga menjamin kerahasiaan suara, ketertiban proses, dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di tingkat desa. []
Redaksi 01
