Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Sosialisasi di Padang mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengembangkan usaha lintas sektor, memperkuat pemasaran produk masyarakat, dan menjadi penghubung distribusi kebutuhan pokok hingga bahan pangan untuk program MBG.
PADANG – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) didorong menjadi penggerak rantai ekonomi lokal dengan menghubungkan produsen, distributor, dan pasar, sekaligus membuka peluang usaha di sektor pangan, pertanian, perikanan, hingga pariwisata. Penguatan peran tersebut menjadi salah satu fokus sosialisasi pemberdayaan dan optimalisasi potensi KDKMP yang digelar Kementerian Koperasi di Hotel Mercure Padang, Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Andre Rosiade menginisiasi kegiatan tersebut untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai peluang pengembangan koperasi. Sambutan Andre disampaikan oleh tenaga ahlinya, Mahkamah Jusuf.
Kegiatan itu menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Padang, Teddy Antonius, serta Sekretaris Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sumatera Barat, Budiman, sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Andre menekankan pentingnya mengelola potensi ekonomi desa dan kelurahan melalui skema koperasi agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ia menyebut penguatan KDKMP sejalan dengan dukungan Komisi VI DPR RI terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan menjadi bagian dari program Presiden Prabowo Subianto.
Koperasi diharapkan tidak berhenti pada kegiatan distribusi kebutuhan pokok. KDKMP juga didorong mengambil peran dalam penyaluran gas minyak bumi cair (liquefied petroleum gas/LPG) 3 kilogram, pupuk bersubsidi, serta pengembangan usaha pertanian dan pariwisata.
Teddy menjelaskan, pengembangan KDKMP harus berlandaskan prinsip perkoperasian sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Regulasi tersebut menempatkan koperasi sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
Ia juga memaparkan sejumlah aturan yang menjadi dasar pembentukan dan pengembangan KDKMP, yakni Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDKMP, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP, serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP.
Menurut Teddy, pengelolaan koperasi harus menerapkan lima prinsip utama, yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal, pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara adil berdasarkan jasa anggota, serta kemandirian. Rapat anggota menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dengan keputusan yang mengedepankan musyawarah.
Pemerintah, lanjut Teddy, memiliki lima fungsi dalam pengembangan koperasi, yakni sebagai regulator, fasilitator, motivator, pembina, dan pengawas. Pemerintah Kota Padang juga memiliki tim inkubasi untuk mendampingi koperasi, termasuk memperkuat kemampuan pengurus dalam menyusun laporan tahunan.
Potensi geografis Padang yang mencakup kawasan daratan, dataran tinggi, dan pesisir dinilai membuka ruang bagi pengembangan empat kluster usaha KDKMP. Keempatnya meliputi pertanian, perikanan, kuliner, serta jasa dan pariwisata.
Koperasi diharapkan dapat mempertemukan hasil produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar. Namun, Teddy mengingatkan pengembangan KDKMP perlu memperhatikan keberadaan usaha kecil yang telah lebih dahulu berjalan. Koperasi semestinya memperkuat warung dan pelaku usaha setempat, bukan menjadi pesaing yang mematikan kegiatan ekonomi mereka.
Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya telah mengunjungi KDKMP di Padang dan menyampaikan rencana pelibatan koperasi dalam penyaluran barang bersubsidi, seperti beras, minyak goreng, dan LPG 3 kilogram. Pertambahan anggota serta perkembangan kegiatan usaha dapat menjadi indikator keberhasilan koperasi.
Sementara itu, Sekretaris Dekopinwil Sumatera Barat, Budiman, memaparkan peluang KDKMP dalam memperkuat distribusi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menjaga ketersediaan LPG 3 kilogram, serta membantu penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Ia juga menyebut peluang pemanfaatan perizinan pertambangan secara legal dan transparan.
Budiman menilai koperasi dapat memperkuat posisi ekonomi masyarakat dengan menjadi pembeli hasil produksi desa sekaligus menghimpun produk warga. Melalui fungsi sebagai agregator dan konsolidator, koperasi dapat menggabungkan hasil usaha masyarakat sehingga memiliki skala ekonomi dan daya tawar yang lebih baik.
Selain itu, KDKMP berpeluang menjadi pemasok bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peran tersebut dapat membuka pasar bagi produk petani dan pelaku usaha lokal sekaligus mendukung ketersediaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengembangan KDKMP pada akhirnya bergantung pada tata kelola yang sehat, partisipasi anggota, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar. Jika prinsip koperasi dijalankan secara konsisten dan kemitraan dengan pelaku usaha lokal terjaga, KDKMP berpotensi menjadi penghubung kegiatan produksi dan distribusi yang memperkuat ekonomi masyarakat desa maupun kelurahan. []
Redaksi 01
