Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
LOMBOK BARAT – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar), Nusa Tenggara Barat (NTB), menyiapkan pemetaan kondisi sosial dan potensi desa sebagai dasar menentukan prioritas pembangunan serta pelayanan masyarakat. Upaya tersebut akan diperkuat melalui transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi pusat koordinasi pelayanan dasar yang mengintegrasikan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kebijakan itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Lobar Nurul Adha saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Posyandu: Integrasi Layanan Primer dan Enam Bidang SPM bagi Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lobar Tahun 2026 di Hotel Montana Senggigi, Selasa (10/11/2026).
Dalam arahannya, Nurul Adha menekankan bahwa Posyandu perlu berperan lebih luas daripada sekadar tempat pelayanan kesehatan. Keberadaannya di tingkat desa diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi persoalan masyarakat sekaligus menghubungkan kebutuhan warga dengan program penyelesaian yang melibatkan berbagai sektor pemerintahan.
Perubahan peran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024. Regulasi itu menjadi landasan transformasi Posyandu dari pola pelayanan sektoral menuju pelayanan lintas sektor yang terintegrasi.
Menurut Wabup, persoalan masyarakat desa tidak dapat ditangani hanya oleh satu perangkat daerah. Karena itu, Pemkab Lobar akan mengembangkan pendekatan social review melalui penyusunan peta potensi desa yang dilengkapi data pendukung. Pemetaan tersebut ditujukan untuk menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta kebutuhan pelayanan dasar di setiap desa.
Hasil pemetaan juga akan menjadi dasar pengelompokan desa ke dalam tiga kategori, yakni desa miskin ekstrem, desa miskin, dan desa bertumbuh. Klasifikasi tersebut diharapkan membantu pemerintah menentukan prioritas intervensi dan program pembangunan berdasarkan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Selain pemetaan, Pemkab Lobar akan menggerakkan program Aparatur Sipil Negara (ASN) Mengabdi. Melalui program ini, ASN didorong turun langsung ke desa untuk mendampingi pelaksanaan enam bidang SPM. Kegiatan pendampingan tersebut juga akan diintegrasikan ke dalam penilaian kinerja ASN melalui E-Kinerja.
Keterlibatan perangkat daerah diperkuat melalui gerakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Membangun Desa. Setiap OPD diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat dengan menggali potensi unggulan desa sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“pembangunan desa tidak hanya bertumpu pada program pemerintah desa, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah” tegas Nurul Adha.
Di luar pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi, Pemkab Lobar juga mendorong gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) melalui Lomba Posyandu ASRI. Gerakan ini diarahkan untuk membangun kesadaran bersama dalam menciptakan lingkungan Posyandu dan kawasan desa yang sehat, bersih, serta nyaman.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penguatan Posyandu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan desa. Melalui lembaga pelayanan yang dekat dengan masyarakat itu, pemerintah berupaya menghubungkan identifikasi persoalan warga, pendampingan, pemberdayaan, dan pelaksanaan program lintas sektor.
Bimtek tersebut diikuti kepala OPD, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten beserta jajaran, Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan, Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Sosial, kader Posyandu, serta undangan lainnya. Selain membuka kegiatan, Wabup juga menjadi narasumber untuk menyampaikan arah kebijakan dan penguatan peran Posyandu di Lobar.
Sebagaimana diberitakan GerbangIndonesia, kegiatan yang berlangsung Selasa (10/11/2026) itu menjadi bagian dari upaya Pemkab Lobar memperkuat peran Posyandu dalam pelayanan masyarakat. Pemerintah berharap integrasi enam bidang SPM dapat menjadikan Posyandu sebagai simpul pelayanan publik di desa, sekaligus membantu memastikan program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan warga. []
Redaksi02
