Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANGKO – Sebanyak 53 dari total 205 desa di Kabupaten Merangin, Jambi, tercatat belum menginput data layanan pencegahan stunting melalui aplikasi Electronic Human Development Worker (eHDW) hingga 10 Oktober 2026. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah kabupaten karena kelengkapan data desa diperlukan untuk mendukung pemantauan layanan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita.
Dalam rapat penginputan aksi pembinaan pembangunan daerah dan aksi konvergensi pencegahan serta percepatan penurunan stunting pada Rabu (14/10/2026), Wakil Bupati (Wabup) Merangin, A. Khafidh, meminta pemerintah desa meningkatkan kedisiplinan dalam mencatat layanan dan memastikan data sasaran tersedia secara lengkap.
Dari 205 desa di Merangin, sebanyak 53 desa atau 25,85 persen belum melakukan penginputan data eHDW. Kecamatan Jangkat Timur mencatat jumlah terbanyak dengan 12 desa, disusul Kecamatan Tabir Barat sebanyak 11 desa dan Kecamatan Jangkat sebanyak sembilan desa.
Di sisi lain, enam desa mencatat tingkat penginputan layanan tertinggi berdasarkan dasbor eHDW per Oktober 2026. Desa Sinar Gading mencapai 98,56 persen, Desa Muara Delang 98,54 persen, Desa Bungo Tanjung 97,86 persen, Desa Nilo Dingin 97,81 persen, Desa Lubuk Pungguk 97,76 persen, dan Desa Rawa Jaya 96,79 persen.
“Apresiasi setinggi-tingginya untuk desa-desa yang memiliki komitmen luar biasa ini. Capaian konvergensi yang sangat baik ini membuktikan kepedulian nyata pemerintah desa terhadap kesehatan ibu hamil dan balita di wilayahnya,” puji Wabup.
Khafidh menegaskan bahwa pemerintah desa dan kelurahan berada di garis depan upaya pencegahan stunting karena kelompok sasaran berada langsung di lingkungan mereka. Ia meminta kepala desa dan lurah memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mendukung pemenuhan gizi dan layanan kesehatan masyarakat.
“Garda terdepan penanganan stunting itu ada di desa dan kelurahan, karena di sinilah sasaran ibu hamil, bayi, dan balita berada. Saya minta para Kepala Desa dan Lurah optimalkan penggunaan Dana Desa untuk PMT lokal, operasional Posyandu, serta pastikan validitas data e-PPGBM dan eHDW terekam 100%,” tegasnya.
PMT merupakan pemberian makanan tambahan, sedangkan Posyandu adalah pos pelayanan terpadu. Adapun e-PPGBM merupakan pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat secara elektronik. Penguatan pencatatan melalui sistem tersebut diharapkan membantu pemerintah memantau kondisi sasaran dan pelaksanaan layanan di desa.
Data Dinas Kesehatan Merangin menunjukkan prevalensi stunting pada awal 2026 sebesar 2,83 persen, dengan 759 anak tercatat mengalami kondisi tersebut. Berdasarkan data per Agustus 2026, jumlah kasus turun menjadi 671 anak setelah intervensi melalui 31 indikator layanan.
Untuk mempercepat penurunan kasus, Khafidh meminta camat mengoordinasikan pelaksanaan program di wilayah masing-masing, memimpin lokakarya mini stunting setiap bulan, menyelenggarakan rembuk stunting tahunan, serta mengevaluasi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dua kali dalam setahun.
Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga diminta memperkuat koordinasi agar program berjalan terpadu. Bidang yang dilibatkan mencakup perencanaan pembangunan, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pendidikan, serta sosial.
Khafidh menekankan pentingnya menghindari ego sektoral, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta memastikan anggaran program masuk dalam dokumen perencanaan. Upaya penguatan ketahanan pangan keluarga juga diarahkan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan pemenuhan protein hewani.
“Melalui rakor ini, hilangkan ego sektoral! Mari satukan langkah dan pastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi ibu hamil dan anak balita di Kabupaten Merangin,” tutup H. A. Khafidh sebelum mengakhiri sambutannya.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Merangin Zainal Abidin, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Sony Propesma, narasumber dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Provinsi Jambi Nanda Agustian Simatupang, narasumber Bappeda Provinsi Jambi Ade Irwansyah, para camat, kepala puskesmas, perwakilan kepala desa, serta penyuluh keluarga berencana.
Penguatan pencatatan, koordinasi lintas sektor, dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran diharapkan membantu desa memperbaiki pemantauan keluarga berisiko serta mendukung penurunan stunting secara berkelanjutan di Merangin. []
Redaksi02
