Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Penguatan kapasitas pemuda menjadi salah satu langkah yang didorong Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk mendukung pembangunan desa. Melalui gerakan pemuda bangun desa dan bangun Indonesia, kementerian tersebut menyampaikan rencana pengiriman 3.000 pemuda ke Jepang dengan beasiswa tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan program itu dalam Dialog Nasional Pemberdayaan bertema Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
“Kami juga sampaikan ada gerakan pemuda bangun desa bangun Indonesia, kami kirim ke Jepang dengan beasiswa 3.000 orang tanpa melalui APBN,” kata Yandri, sebagaimana diberitakan Metro TV, Rabu (14/10/2026).
Program tersebut disampaikan di tengah tantangan pembangunan di kawasan perdesaan, terutama kesenjangan kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Yandri menyebut angka kemiskinan secara umum masih 11 persen, sedangkan di daerah tertinggal dan sangat tertinggal mencapai 33 persen.
“Ini PR kita semua. Apalagi di daerah tertinggal dan sangat tertinggal, kemiskinan masih di angka 33%,” ujar Yandri.
Menurut Yandri, besarnya jumlah penduduk yang tinggal di desa membuat pembangunan perdesaan memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi nasional. Indonesia tercatat memiliki 75.266 desa, dengan sekitar 70 persen penduduk tinggal di kawasan perdesaan.
“Oleh karena itu, kami dengan Asta Cita keenam Bapak Presiden (Prabowo Subianto) yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk memeratakan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan,” ujar Yandri.
Selain penguatan kapasitas pemuda, Kemendes PDT menekankan pentingnya memadukan pemberdayaan dengan pendampingan agar masyarakat dapat menjalankan program pembangunan secara mandiri. Menurut Yandri, kedua pendekatan tersebut perlu berjalan beriringan supaya program yang dijalankan dapat memberikan hasil optimal.
“Maka kata kuncinya memang dua, pemberdayaan dan pendampingan. Jadi masyarakat kalau hanya pemberdayaan tidak dilakukan pendampingan, program-program kita tidak akan maksimal. Tapi kalau kita melakukan pendampingan terus, tanpa ada pemberdayaan, masyarakat tidak bisa menerima itu,” ujar Yandri.
Kemendes PDT juga menjalankan sejumlah program ekonomi berbasis desa, mulai dari pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi Desa (Kopdes), desa ekspor, desa wisata, hingga desa tematik. Program-program tersebut diarahkan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sesuai potensi desa.
“Kami sudah ada 12 aksi bangun desa, bangun Indonesia. Tentu ada Bumdes, ada Kopdes, ada desa ekspor, ada desa wisata, ada desa-desa tematik. Ini sudah banyak, terutama semuanya itu adalah gerakan ekonomi,” ungkap Yandri.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga mendorong kerja sama dengan perusahaan swasta dan berbagai unsur masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pembangunan desa tidak hanya bergantung pada satu instansi, tetapi melibatkan berbagai pihak yang dapat mendukung pemberdayaan warga.
“Kami juga bersama dengan banyak perusahaan swasta untuk membangun desa. Intinya, membangun desa bukan hanya kerja sendiri, tapi kata Bapak Presiden, kita bukan Superman, tapi adalah Super Team. Insyaallah dengan super team maka Indonesia Emas tahun 2045 akan tercapai,” ujar Yandri.
Melalui penguatan kapasitas pemuda, pendampingan masyarakat, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal, pembangunan desa diharapkan semakin mendukung pemerataan ekonomi dan penurunan kemiskinan. []
Redaksi02
