Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SUMENEP – Sebanyak 134 desa di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, masih memiliki pekerjaan administrasi yang harus dituntaskan untuk mendukung penyaluran Bantuan Keuangan (BK) Desa tahun anggaran 2026. Dari 193 desa sasaran, baru 59 desa yang menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sehingga percepatan penyelesaian dokumen menjadi perhatian pemerintah daerah menjelang tenggat akhir tahun.
Keterlambatan administrasi tersebut berpotensi menghambat realisasi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan desa. Pemerintah desa diminta melengkapi dokumen pertanggungjawaban agar proses pencairan bantuan dapat berjalan sesuai ketentuan dan kegiatan yang direncanakan tidak terkendala keterbatasan waktu.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumenep, Eri Susanto, menyampaikan bahwa total alokasi BK Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mencapai Rp52.591.686.500 atau sekitar Rp52,59 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi 404 paket kegiatan yang tersebar di 193 desa.
“Adapun total alokasi Bantuan Keuangan Desa melalui APBD 2026 mencapai Rp52.591.686.500 atau sekitar Rp52,59 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai 404 paket kegiatan yang tersebar di 193 desa,” ujar Eri Susanto saat memberikan sambutan, Selasa 13 Oktober 2026, sebagaimana dilansir RRI, Selasa, (13/10/2026).
Penyelesaian SPJ menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses pencairan bantuan. Karena itu, pemerintah desa perlu memastikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sekaligus kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung tanpa hambatan administratif.
Pemerintah daerah menetapkan 31 Desember 2026 sebagai batas akhir penyelesaian administrasi. Apabila dana tidak dapat direalisasikan hingga tenggat tersebut, anggaran yang tidak terserap berisiko dikembalikan ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah desa juga diingatkan agar memastikan seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Percepatan penyelesaian SPJ menjadi penting agar alokasi bantuan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Dengan administrasi yang lengkap dan pertanggungjawaban yang tertib, pelaksanaan 404 paket kegiatan yang direncanakan di 193 desa diharapkan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. []
Redaksi02
