Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
LANGKAT – Ketepatan data warga menjadi perhatian Pemerintah Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, dalam mempersiapkan penyaluran bantuan sosial pada 2027. Melalui sosialisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos), pemerintah desa mendorong seluruh kepala dusun berperan sebagai agen pendataan dan informasi agar warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat dari pendataan.
Kegiatan yang berlangsung di aula Kantor Desa Secanggang pada Selasa, 13 Oktober 2026, tersebut melibatkan seluruh kepala dusun. Kepala Desa Secanggang, Syaiful Anhar, meminta perangkat kewilayahan itu memperkuat pemutakhiran data dan koordinasi dengan pendamping sosial serta petugas terkait.
“Kepala Dusun adalah ujung tombak pemerintahan desa yang paling dekat dengan denyut kehidupan masyarakat. Dengan menjadikan para kepala dusun sebagai Agen Perlinsos, kita ingin memastikan tidak ada lagi warga miskin atau rentan yang terlewat dari jangkauan bantuan pemerintah,” tegas Kepala Desa Syaiful Anhar.
Peran Agen Perlinsos mencakup pemutakhiran data warga secara berkala dan penyampaian informasi mengenai program bantuan. Informasi yang disosialisasikan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, serta jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Syaiful menekankan bahwa pendataan perlu dilakukan secara serius karena data Perlinsos akan digunakan pemerintah pusat untuk menentukan penerima bantuan pada 2027.
“Bapak dan ibu Kepala Dusun, saya minta betul-betul menekuni Perlinsos. Karena tahun 2027 data Perlinsos itu akan digunakan oleh pemerintah pusat. Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Babinpotmar mohon bantu pihak desa,” ujar Syaiful.
Ia juga meminta para kepala dusun bersinergi dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar), pendamping PKH, serta pendamping sosial di wilayah masing-masing. Kerja bersama tersebut diperlukan untuk mendukung proses pendaftaran dan pemutakhiran data.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut sosialisasi Perlinsos yang sebelumnya digelar Kepolisian Resor (Polres) Langkat di Desa Cinta Raja. Dalam kegiatan di Secanggang, materi disampaikan oleh pendamping PKH Yudha Andriadi, Pebriandi Akmal, dan pendamping sosial M. Salim.
Syaiful menjelaskan bahwa proses pendataan juga berkaitan dengan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Warga dapat melakukan pendaftaran secara mandiri, sedangkan agen yang bertugas perlu memahami prosedur aktivasi dan akses IKD melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terdekat di kecamatan.
“Perlinsos Ini percepatan pendataan untuk penerima bansos. Perlinsos ini hampir semua instansi pemerintah dilibatkan, namun boleh mendaftar mandiri. Dengan mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Agen Perlinsos juga harus mengakses IKD terlebih dahulu di Disdukcapil terdekat yakni di kecamatan,” jelas Syaiful.
Dalam sesi diskusi, para kepala dusun menyampaikan tantangan pendataan, antara lain perubahan kondisi ekonomi warga dan perbedaan data administrasi kependudukan. Menanggapi hal itu, Syaiful mengingatkan bahwa proses verifikasi harus mengedepankan keterbukaan dan penilaian berdasarkan kriteria yang berlaku.
“Sebagai Agen Perlinsos, kejujuran dan objektivitas adalah kunci. Kita harus bekerja berdasarkan kriteria obyektif, bukan asas kekerabatan atau kedekatan. Transparansi akan melahirkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa,” sebut Kepala Desa.
Penguatan peran kepala dusun diharapkan membantu Desa Secanggang memperbaiki kualitas data calon penerima bantuan dan memperjelas akses informasi bagi masyarakat. Ketepatan pelaksanaan pendataan tetap menjadi faktor penting agar penyaluran bantuan sosial pada 2027 mengacu pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diberitakan Obrolanbisnis, Selasa, (13/10/2026). []
Redaksi02
