Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
GORONTALO – Masyarakat Bajo di Desa Bajau, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, mulai memperkuat pemahaman dan penguasaan terhadap wilayah pesisir melalui pemetaan partisipatif. Langkah tersebut diarahkan untuk mengenali wilayah tangkap, kawasan bernilai adat, serta ruang tempat tinggal masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekonomi dan kehidupan pesisir.
Penguatan kapasitas sekaligus pembentukan kelompok masyarakat terkait hak tenurial itu difasilitasi Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) di Desa Bajau pada Jumat (28/8/2026). Masyarakat dilibatkan secara langsung karena dinilai paling memahami wilayah yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjalankan aktivitas ekonomi.
Divisi Advokasi dan Kebijakan JAPESDA Zulfianto Biahimo mengatakan penguatan hak tenurial menjadi salah satu langkah untuk memastikan masyarakat memiliki dasar yang lebih kuat dalam mempertahankan wilayah pemanfaatannya.
“Hari ini kami melakukan penguatan kapasitas sekaligus pembentukan kelompok masyarakat yang khusus mendorong hak-hak tenurial masyarakat Bajo,” kata Zulfianto di Desa Bajau, Jumat, sebagaimana diberitakan Antara, Jumat, (28/08/2026).
Menurut Zulfianto, pemetaan dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai wilayah yang dimanfaatkan masyarakat, mulai dari lokasi penangkapan ikan hingga kawasan yang memiliki nilai adat. Data dan pengetahuan yang dihimpun dari warga diharapkan dapat menggambarkan kondisi wilayah berdasarkan pengalaman masyarakat di lapangan.
“Yang lebih tahu soal wilayah sekitar, wilayah pemanfaatan maupun wilayah adat adalah masyarakat di tingkat tapak. Karena itu kami memfasilitasi masyarakat untuk membuat peta sendiri, termasuk peta yang mencakup hak tenurial masyarakat Bajo,” ujarnya.
Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan ruang mencari ikan, tetapi juga menyentuh persoalan akses ekonomi dan kepemilikan aset. Zulfianto mengatakan sebagian masyarakat masih menghadapi kendala untuk mengembangkan kegiatan ekonomi secara mandiri karena persoalan kepemilikan aset.
Kondisi itu antara lain terlihat dari rumah masyarakat Bajo yang sebagian dibangun di atas laut. Karena itu, pengakuan atas kepemilikan rumah beserta wilayah tempat tinggal menjadi bagian lain yang diperjuangkan melalui penguatan hak masyarakat.
“Pengakuan terhadap hak kepemilikan rumah beserta wilayahnya juga menjadi bagian yang kami dorong melalui kegiatan ini,” katanya.
Selain memperjelas wilayah pemanfaatan masyarakat, JAPESDA mendorong tata kelola penangkapan ikan yang berkelanjutan. Pengelolaan tersebut diarahkan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem laut dan terumbu karang agar aktivitas ekonomi nelayan tidak mengurangi keberlanjutan sumber daya pesisir.
Nelayan Desa Bajau Ain Badu mengatakan proses pemetaan memberikan pengetahuan baru kepada warga mengenai wilayah yang selama ini menjadi lokasi mencari ikan.
“Kami mendapatkan pengetahuan baru tentang pemetaan wilayah tangkap untuk nelayan mengambil ikan. Ada tujuh titik yang saat ini menjadi wilayah tangkap,” kata Ain.
Menurut Ain, pelatihan pemetaan telah dilaksanakan sebanyak lima kali dengan melibatkan aparat desa, masyarakat, dan karang taruna. Keterlibatan berbagai unsur tersebut membantu membangun pemahaman bersama mengenai ruang pesisir yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Penguatan kapasitas masyarakat selanjutnya akan dilanjutkan melalui Sekolah Advokasi Pesisir (Sadar) yang menyasar generasi muda masyarakat pesisir. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan warga dalam mengenali persoalan pesisir, melakukan advokasi, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. []
Redaksi02 | Nadiya.
