Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor mengevaluasi pelaksanaan program Digitalisasi Desa untuk memastikan penerapan teknologi di tingkat desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bogor menyatakan akan meminta penjelasan terbaru dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor terkait perkembangan program tersebut yang masuk dalam skema bantuan keuangan desa.
Kepala Bapperida Kabupaten Bogor Bambam Setia Aji mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan DPMD untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Digitalisasi Desa yang telah berjalan.
“Nanti kita tanya ke DPMD Kabupaten Bogor dulu ya,” kata Bambam.
Menurutnya, program Digitalisasi Desa merupakan salah satu program yang dibiayai melalui bantuan keuangan desa dan pelaksanaannya disalurkan melalui DPMD Kabupaten Bogor.
“Program tersebut masuk ke bankeu desa yang anggarannya disalurkan melalui DPMD. Nanti kita minta update terakhir dari DPMD untuk sejauh mana program ini berjalan,” katanya sebagaimana diberitakan Radar Depok, Rabu, (08/07/2026).
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor mendorong pemerintah desa agar lebih mengoptimalkan portal atau situs web desa yang telah tersedia dibandingkan membuat sistem baru yang berpotensi menambah biaya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Ahmad Yaudin Sogir menilai pemanfaatan fasilitas digital yang sudah ada dapat menjadi pilihan yang lebih efektif bagi desa.
“Ya udah, dioptimalkan saja yang ada, mau ngapain harus bikin baru. Tolak saja pihak yang mengajukan pembuatan website baru, mending yang ada dimaksimalkan,” ujarnya.
Ahmad menyebut Digitalisasi Desa merupakan salah satu program yang didorong oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama program Satu Sarjana Satu Desa. Program tersebut menjadi bagian dari intervensi melalui bantuan keuangan infrastruktur desa.
“Ketika desa udah pubya website, kenapa harus bikin lagi dengan biaya yang tidak murah. Artinya kan pemborosan anggaran juga, jadi lebih baik mengoptimalkan portal atau website desa yang sudah ada saja,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bogor Hadijana mengatakan program Digitalisasi Desa masih dalam tahap persiapan, termasuk penyempurnaan kuesioner yang akan digunakan dalam proses pendataan masyarakat.
“Insha Allah bulan Juli ini bisa memulai pendataan kepada masyarakat oleh pemerintah desa,” katanya.
Hadijana menjelaskan program tersebut lebih diarahkan pada digitalisasi data desa untuk mendukung pengumpulan informasi masyarakat secara digital. Dalam pelaksanaannya, DPMD juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Bapperida, serta organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Evaluasi program Digitalisasi Desa diharapkan mampu menghasilkan sistem layanan berbasis teknologi yang efektif, sekaligus memastikan pemanfaatan anggaran desa berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. []
Redaksi02 | Nadiya.
