Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengintegrasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan program Desa Berdaya Transformatif untuk mempercepat pembangunan 10.000 rumah layak huni bagi masyarakat miskin ekstrem di wilayah NTB.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Senin (6/7/2026). Integrasi program dilakukan agar bantuan perumahan lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang masuk kelompok kemiskinan ekstrem.
Wagub NTB mengatakan, sisa waktu lima bulan pada tahun anggaran ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai target pembangunan rumah tersebut.
“Kita harus mengawali dengan memastikan data bahwa yang 10.000 ini bisa menuntaskan sejumlah data yang dimiliki Kabupaten/Kota, baik dari Desil 1 maupun Desil 4. Sesuai arahan Pak Menteri bahwa beliau berharap program ini bisa dikolaborasikan dengan sejumlah program yang berskala prioritas juga yang menjadi arahan langsung Bapak Presiden. Nah oleh karena itu melalui program Desa Berdaya yang sudah dicanangkan oleh provinsi, kami mencoba menjemput apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri untuk mengintegrasikan program ini dari empat item yang diharuskan, paling tidak NTB harus mampu menjangkau tiga poin dari empat yang sudah disampaikan,” jelasnya, sebagaimana diberitakan Tribun Lombok, Selasa (07/07/2026).
Menurut Wagub NTB, penerima bantuan harus diprioritaskan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 atau kelompok dengan tingkat kemiskinan tertinggi, khususnya warga di desa-desa yang telah ditetapkan sebagai lokasi program Desa Berdaya.
“Kita harapkan bahwa tambahan untuk memenuhi kuota 10.000 ini, kita mengedepankan data desil 1, agar Bapak/Ibu, kita akan berupaya menuntaskan data desil 1 ini sebelum kita menuntaskan desil 2 dan selanjutnya. Nah alangkah lebih baiknya kita akan coba padukan dengan data-data Desa Berdaya karena tentunya dalam penentuan Desa Berdaya sudah kita pastikan bahwa ini adalah merupakan skala prioritas untuk desa-desa dengan kemiskinan ekstrem. Nah oleh karena itu kami mohon bantuan kepada kabupaten/kota untuk mengutamakan terlebih dahulu bagi desa-desa berdaya khususnya yang sudah mulai berjalan tahun 2026 ini,” terangnya.
Selain pembangunan rumah, Pemprov NTB juga mengusulkan peningkatan nilai bantuan BSPS menjadi Rp30 juta per unit. Usulan tersebut dinilai perlu agar bantuan lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan di tengah meningkatnya harga material.
Pemprov NTB juga mendorong adanya sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memberikan sertifikasi tanah secara gratis bagi penerima bantuan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah yang lebih layak, tetapi juga kepastian hukum atas kepemilikan aset.
Berdasarkan data Balai Pelaksana Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I (BP3KP NT I), sebanyak 9.976 unit rumah telah memperoleh instruksi verifikasi dari pemerintah pusat. Jumlah tersebut terdiri atas 1.514 unit di kawasan perkotaan dan 8.462 unit di kawasan pesisir, dengan 8.276 unit telah memasuki tahap pelaksanaan dan verifikasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Baiq Nelly Yuniarti menyampaikan, dari 5.025 kepala keluarga miskin ekstrem yang menjadi sasaran di 40 Desa Berdaya Transformatif, baru 222 unit yang tercatat beririsan dengan data usulan dalam aplikasi SiBARU pemerintah pusat.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyandingan data agar sekitar 4.803 rumah yang belum terakomodasi dapat masuk dalam program bantuan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Lalu Wijaya Kusuma berharap calon penerima yang tidak lolos verifikasi lapangan dapat dialihkan kepada masyarakat miskin ekstrem lain yang berada di wilayah Desa Berdaya agar kuota bantuan tetap terserap secara optimal.
Dalam rapat tersebut, sejumlah pemerintah kabupaten/kota juga menyampaikan tantangan pelaksanaan program, termasuk kebutuhan tambahan anggaran karena kondisi geografis NTB yang rawan gempa sehingga membutuhkan konstruksi rumah yang lebih kuat.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bahkan telah menyiapkan dukungan anggaran daerah hingga Rp30 juta untuk rehabilitasi rumah dan Rp50 juta untuk pembangunan rumah baru. Sementara itu, sejumlah daerah lain menekankan pentingnya aspek tata ruang, sanitasi, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) agar kawasan hunian masyarakat tetap sehat.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota akan melakukan pemutakhiran data penerima bantuan secara intensif agar pembangunan rumah dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Saya terus memberikan semangat yang sama untuk kita semua agar program ini bisa kita tuntaskan sampai dengan akhir 2026 ini sehingga pada tahun 2027 kita akan kembali mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat untuk kembali mendapatkan dukungan bahkan lebih dari apa yang diberikan kepada kita pada tahun ini,” tutupnya. []
Redaksi02 | Nadiya.
