Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANDUNG – Sebanyak 209 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bandung (Kab. Bandung) telah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) hingga Mei 2026. Dari hasil laporan pertanggungjawaban tersebut, total volume usaha koperasi mencapai Rp9.369.686.000, mencerminkan mulai bergeraknya aktivitas ekonomi desa melalui badan usaha koperasi.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kab. Bandung, Dindin Syahidin, mengatakan pelaksanaan RAT menjadi indikator bahwa koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi telah menjalankan kegiatan usaha secara nyata.
“Nah, ini juga ada perkembangan yang baru yang belum saya sampaikan nih bahwa tadi yang berkaitan dengan salah satu kewajiban koperasi itu, ya, adalah pengadaan RAT, Rapat Anggota Tahunan. Ini sudah 209 melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sampai bulan Mei kemarin. Rapat Anggota Tahunan dan volume usaha yang dicatat dari itu tuh sudah ada Rp 9.369.686.000,” ujar Dindin saat dikonfirmasi di Soreang, sebagaimana diberitakan Kompas, Selasa (30/06/2026).
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa KDKMP telah menjalankan roda usaha meski sebelumnya masih diragukan sebagian pihak. Laporan RAT dinilai mampu memperlihatkan perkembangan usaha koperasi secara terbuka kepada seluruh anggota.
“Jadi, di tengah kondisi yang memang sebagian kan ada yang pesimis tentang KDKMP ini, saya tetap optimis karena faktanya sudah banyak yang berjalan dan bisa direkam dari RAT ini. RAT ini kan laporan pertanggungjawaban keanggotaan. Nih, usaha saya teh ieu (usaha saya ini), usaha kita tuh ini nih, sudah punya bisa ini, sudah punya usaha. Kira-kira begitu,” kata Dindin.
Meski demikian, ia mengakui kinerja keuangan setiap koperasi belum merata. Sebagian koperasi telah memperoleh keuntungan, sedangkan lainnya masih mengalami kerugian sehingga belum seluruhnya mampu membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota.
“Enggak semua, ya. Karena juga ada yang ada yang rugi gitu, ya. Ya, kan enggak ini usaha kan ada yang untung ada yang rugi. Kayak Pak Asep nih yang tadi Cileunyi Wetan,” tuturnya.
Dindin menjelaskan pembentukan KDKMP mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 yang memberikan tiga pilihan, yakni pembentukan koperasi baru, pengembangan koperasi yang telah ada, atau revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD). Di Kab. Bandung, mayoritas desa memilih membentuk koperasi baru melalui Musyawarah Desa (Musdes), sementara hanya Desa Cileunyi Wetan dan Nagreg yang mengembangkan koperasi lama.
KDKMP Desa Cileunyi Wetan menjadi salah satu koperasi yang dinilai paling siap karena telah memiliki pengalaman usaha selama tiga tahun sebelum bertransformasi menjadi KDKMP. Saat ini koperasi tersebut telah memasok berbagai kebutuhan harian, termasuk susu, ke sejumlah gerai KDKMP lainnya.
“Jadi, Inpres Nomor 9 ini ada beberapa opsi tentang pembentukan KDKMP. Pertama, pembentukan baru. Kedua, pengembangan. Ketiga, revitalisasi KUD. Nah, yang mengambil opsi pengembangan itu hanya dua, Cileunyi Wetan sama satu lagi Nagreg. Itu dari dari koperasi yang sudah ada, Cileunyi Wetan. Yang lainnya baru. Karena waktu itu kan kita enggak bisa memaksakan pada saat itu,” ucap Dindin.
Keberhasilan ratusan KDKMP menyelenggarakan RAT diharapkan menjadi fondasi untuk memperkuat tata kelola koperasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang lebih berkelanjutan di Kab. Bandung. []
Redaksi02 | Nadiya.
