Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
FLORES TIMUR – Upaya memperkuat perlindungan pekerja migran dari tingkat desa terus didorong di Kabupaten Flores Timur (Flotim). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur melalui pelaksanaan uji publik Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) di Desa Watotutu, Kecamatan Ile Mandiri, menegaskan pentingnya sistem pengawasan dan pendataan pekerja migran agar lebih terstruktur serta mampu mencegah praktik migrasi ilegal.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Watotutu pada Senin (22/6/2026) tersebut menjadi bagian dari penyusunan regulasi perlindungan pekerja migran Indonesia asal desa. Uji publik dilakukan untuk menghimpun masukan masyarakat sebelum Ranperdes ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes).
Wakil Bupati (Wabup) Flores Timur, Ignasius Boli, mengatakan budaya merantau telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Flotim. Karena itu, pemerintah berkewajiban memastikan setiap warga yang bekerja di luar negeri memperoleh perlindungan yang memadai sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke daerah asal.
“Tujuan utama Siskamdes yaitu pertama pengawasan terhadap para migran, dan pendataan yang harus lebih kita perhatikan secara lebih detail,” ujar Ignas sebagaimana dilansir Rri, Rabu, (24/06/2026).
Menurutnya, pendataan yang akurat menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi migrasi nonprosedural sekaligus memastikan keberadaan pekerja migran dapat dipantau dengan baik oleh pemerintah desa dan keluarga.
Dalam forum tersebut, diperkenalkan Sistem Keamanan Desa (Siskamdes) Flotim yang dirancang sebagai sistem pendataan migran terintegrasi. Melalui sistem tersebut, identitas warga, tanggal keberangkatan, jenis pekerjaan, hingga negara tujuan dapat terdokumentasi secara lebih lengkap.
Ignasius juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar calon pekerja migran memiliki daya saing di pasar kerja internasional. Salah satu kemampuan yang dinilai perlu diperkuat adalah penguasaan bahasa asing.
“Kompetisi dalam mencari pekerjaan juga semakin sulit, maka dari itu SDM kita harus kita benahi. Bahasa lain selain bahasa Indonesia seperti bahasa Inggris juga harus kita asah,” katanya.
Selain pemerintah desa dan Pemkab Flotim, kegiatan tersebut melibatkan Yayasan Kesehatan Untuk Semua Indonesia, INKLUSI, dan Migrant Care. Kolaborasi lintas pihak itu diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang efektif dalam melindungi pekerja migran hingga tingkat desa.
Melalui Ranperdes tersebut, pemerintah berharap lahir landasan hukum yang dapat memperkuat pengawasan, pendataan, serta perlindungan pekerja migran Indonesia asal Desa Watotutu dan wilayah desa lainnya di Flotim. []
Redaksi02 | Nadiya.
