Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SLAWI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial melalui peningkatan kapasitas operator data desa. Sebanyak 287 operator data desa mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Agen Pendamping Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) guna meminimalkan kesalahan data penerima bantuan.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tegal itu berlangsung di Aula Dinsos Kabupaten Tegal pada 17-18 Juni 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat validitas data sosial agar bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Tegal, Triguntoro, mengatakan peningkatan kemampuan operator data desa sangat penting untuk mengurangi potensi inclusion error maupun exclusion error dalam proses pendataan penerima bantuan sosial.
“Kita berharap dapat meminimalkan inclusion error maupun exclusion error yang selama ini menjadi tantangan bersama,” kata Triguntoro sebagaimana diwartakan Puskapik, Kamis, (18/06/2026).
Ia menjelaskan, inclusion error merupakan kondisi ketika masyarakat yang tidak berhak justru masuk dalam daftar penerima bantuan. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika masyarakat yang layak menerima bantuan tidak tercatat dalam basis data penerima.
Menurutnya, transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial tidak hanya sebatas perubahan sistem administrasi, melainkan bagian dari upaya menghadirkan layanan publik yang lebih transparan, cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Selain kesiapan teknologi, keberhasilan program digitalisasi bantuan sosial juga sangat bergantung pada kualitas data, kompetensi sumber daya manusia, serta sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa.
“Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Sosial terus memperkuat validitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pondasi utama penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan yang tepat sasaran,” ujar Triguntoro.
Penguatan data sosial tersebut mencakup usulan penerima bantuan sosial, pembaruan data oleh petugas di tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan, serta mekanisme usul sanggah yang disampaikan langsung oleh masyarakat.
Digitalisasi bansos diharapkan mampu mempercepat proses penyaluran bantuan, meningkatkan ketepatan penerima manfaat, serta memudahkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Dengan data yang semakin valid, program perlindungan sosial diharapkan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Melalui pelatihan ini, operator data desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam memastikan kualitas data sosial sehingga kebijakan bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran hingga tingkat desa. []
Redaksi02 | Nadiya.
