Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JEMBER – Pengembangan desa wisata di Indonesia memerlukan tata kelola yang adaptif dan mampu merespons perubahan zaman agar tetap berkelanjutan. Temuan tersebut mengemuka dalam riset doktoral yang mengkaji strategi penguatan desa wisata melalui model kebijakan berbasis adaptasi dan kolaborasi lintas sektor.
Dosen Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Sri Roekminiati, memperkenalkan model Adaptive Policy – Adaptive Capabilities – External Resilience (A2ER) dalam Ujian Terbuka Program Doktor Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember. Penelitian tersebut menggunakan studi kasus Desa Wisata Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto (Mojokerto), yang dikenal sebagai salah satu desa wisata berprestasi di Indonesia.
Sri menilai keberhasilan desa wisata tidak cukup hanya mengandalkan potensi alam. Menurutnya, perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan tren pariwisata berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan kebijakan lokal untuk beradaptasi.
“Masih ada sejumlah tantangan mendasar. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam sistem kerja yang konkret di lapangan,” ujar Sri Roekminiati, sebagaimana diberitakan MCI News, Kamis, (18/06/2026).
Penelitian tersebut menemukan bahwa tata kelola desa wisata masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antarlembaga yang belum optimal serta belum kuatnya sistem pengelolaan profesional yang mampu menghadapi perubahan eksternal. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi keberlanjutan ekonomi pariwisata desa dalam jangka panjang.
Untuk menjawab tantangan itu, Sri mengembangkan model A2ER yang mengintegrasikan konsep Dynamic Governance atau tata kelola dinamis. Pendekatan ini menekankan pentingnya kebijakan yang mampu belajar, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan lingkungan strategis.
Model tersebut terdiri atas tiga komponen utama. Pertama, Adaptive Policy atau kebijakan adaptif yang memungkinkan regulasi lebih fleksibel terhadap perubahan. Kedua, Adaptive Capabilities atau kapasitas adaptif yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan desa agar mampu mengelola destinasi wisata secara profesional dan berbasis digital. Ketiga, External Resilience atau ketangguhan eksternal yang menekankan penguatan jejaring kolaboratif antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, komunitas, dan media.
“Keberhasilan desa wisata tidak bisa lagi hanya mengandalkan keindahan alam yang statis. Kuncinya ada pada tata kelola yang adaptif dan tangguh menghadapi dinamika pembangunan serta perubahan global,” tambahnya.
Riset tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah maupun pengelola desa wisata di berbagai wilayah Indonesia dalam menyusun kebijakan pembangunan pariwisata yang lebih kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang kuat, desa wisata diyakini mampu menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus menjaga daya saing destinasi di tengah perubahan global. []
Redaksi02 | Nadiya.
