Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KABUPATEN TEGAL – Upaya meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial terus diperkuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal melalui peningkatan kapasitas aparatur desa. Sebanyak 287 operator data desa dari seluruh wilayah Kabupaten Tegal mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Agen Pendamping Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) guna memastikan bantuan pemerintah tersalurkan tepat sasaran.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tegal pada 17-18 Juni 2026 itu menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia (RI). Bimtek tersebut menjadi bagian dari program percontohan digitalisasi bansos yang diterapkan di 42 kabupaten/kota di Indonesia.
Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Tegal, Tri Guntoro, mengatakan transformasi digital dalam penyaluran bansos merupakan langkah strategis untuk menghadirkan layanan publik yang lebih transparan, cepat, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Sosial terus memperkuat validitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pondasi utama penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan yang tepat sasaran,” jelas Tri Guntoro, sebagaimana diberitakan Tribun Jateng, Kamis (18/06/2026).
Menurutnya, keberhasilan program digitalisasi bansos sangat bergantung pada kualitas data, kesiapan sumber daya manusia, serta sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Penguatan data sosial mencakup proses usulan penerima bantuan, pembaruan data, hingga mekanisme usul sanggah dari masyarakat.
“Kami berharap melalui Bimtek dapat meminimalkan inclusion error maupun exclusion error yang selama ini menjadi tantangan bersama,” harapnya.
Tri Guntoro menjelaskan, inclusion error merupakan kondisi ketika masyarakat yang tidak berhak justru masuk dalam daftar penerima bantuan. Sementara exclusion error terjadi ketika warga yang berhak menerima bantuan tidak tercantum dalam data penerima.
Melalui digitalisasi, proses penyaluran bansos diharapkan menjadi lebih efektif, tepat waktu, mudah ditelusuri, serta mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Program perlindungan sosial pun diharapkan semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dengan keterlibatan ratusan operator data desa, Pemkab Tegal berharap kualitas basis data sosial semakin baik sehingga kebijakan bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat. []
Redaksi02 | Nadiya.
