Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MAGELANG – Transformasi Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang (Magelang), menjadi pemicu tumbuhnya destinasi wisata berbasis pertanian yang kini dikenal sebagai Negeri Sayur. Pengembangan wisata tersebut dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan tetap mempertahankan lahan produktif dan menolak dominasi investasi dari luar desa.
Keberadaan JUT yang dibangun sekitar 2019–2020 awalnya ditujukan untuk mendukung aktivitas pertanian warga. Namun, akses yang semakin baik justru menarik perhatian wisatawan yang datang untuk menikmati panorama kebun sayur berlatar Gunung Sumbing. Seiring meningkatnya jumlah kunjungan, masyarakat kemudian mengelola potensi tersebut melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sukomakmur.
Ketua Pokdarwis Desa Sukomakmur, Sulno, mengatakan perkembangan sektor wisata di desanya tidak pernah direncanakan secara khusus sejak awal.
“Awal pariwisata di sini itu sebenarnya tidak sengaja dibuat. Kami tidak sengaja membikin pariwisata itu. Dulu, waktu itu jalannya masih berupa tatanan batu dan cuma bisa dilewati oleh sepeda motor saja.”
“Terus setelah dibuat Jalan Usaha Tani (JUT) sekitar tahun 2019–2020, kemudian dari situ mulai ada pendatang yang berkunjung,” kenang Sulno saat berbincang dengan Suara Merdeka, sebagaimana diwartakan Suara Merdeka, Sabtu, (13/06/2026).
Lonjakan kunjungan wisatawan mulai terjadi pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021. Saat itu, wisata alam terbuka menjadi pilihan masyarakat sehingga kawasan pertanian Sukomakmur semakin ramai didatangi pelancong.
“Lalu mulai ramainya di sini pas pandemi Covid-19 tahun 2021. Tahun 2021 itu mulai sangat ramai. Kami mulai aktif mengelola ya dari tahun itu, setelah pandemi Covid-19.”
“Waktu itu kami bahkan belum punya lahan parkir khusus, parkirnya cuma memanfaatkan halaman-halaman rumah warga,” jelasnya.
Meningkatnya jumlah wisatawan mendorong warga menyediakan berbagai fasilitas secara bertahap, termasuk area parkir khusus dan layanan transportasi lokal berupa paket ojek wisata yang menghubungkan sejumlah destinasi di sekitar lereng Sumbing.
“Di dekat lahan parkiran bawah sana, kami membuka paket-paket wisata, yaitu paket ojek wisata.”
“Paket ojek itu ada tarifnya sendiri-sendiri tergantung rute pilihan pengunjung.”
“Mau paket yang mana, mau keliling ke sini saja, mau diteruskan sampai ke Silancur Highland, sampai ke Nepal van Java, atau sampai ke Curug Silawe, itu tergantung selera pengunjunglah.”
“Mau mintanya ke mana boleh, mau ke sini saja juga boleh, mau ke Silancur saja juga boleh, terserah wisatawan,” lanjutnya.
Meski sektor wisata berkembang, masyarakat tetap menempatkan pertanian sebagai aktivitas utama. Komoditas unggulan desa meliputi daun bawang, kentang, kubis, dan cabai. Karena itu, warga tidak menyediakan area camping ground berskala besar agar lahan produktif tetap terjaga.
“Homestay sudah ada, terus penginapan seperti glamping itu juga sudah ada, tapi jumlahnya masih sedikit sekali, baru ada di sekitar area dusun saja.”
“Nah, kalau untuk tempat camping ground terbuka, kita memang sengaja belum menyediakan.”
“Karena di sini tanahnya tanah produktif, jadi kalau mau mengosongkan lahan pertanian hanya untuk area kemah, kita harus berpikir dua kali. Eman-eman (sayang sekali) lahannya,” tegas Sulno.
Komitmen menjaga lingkungan dan kedaulatan ekonomi desa juga ditunjukkan melalui penolakan terhadap investor luar yang ingin membangun fasilitas komersial berskala besar.
“Tapi prinsipnya, yang punya lahan itu ya yang punya warung sendiri. Kami tidak menerima investor asing (dari luar desa).”
“Banyak sekali investor-investor warung atau dari luar yang mau membangun kafe atau kios-kios di sini.”
“Tapi di sini memang kami belum membuka diri. Iya, soalnya kami kan mau menjaga budaya asli sini dulu, kami mau menjaga kelestarian alam,” urainya.
Menurut Sulno, masyarakat khawatir pembangunan masif akan mengurangi keaslian kawasan dan menggeser peran warga sebagai pelaku utama ekonomi desa.
“Misalkan di sini dibangun penginapan besar atau kafe-kafe modern, nanti alamnya malah hilang dan rusak. Lagipula kalau dibangun orang luar, mungkin malah wilayah kita sudah dikuasai orang asing, dan kita warga asli di sini malah cuma bekerja sebagai karyawan atau buruhnya.”
“Bukannya jadi juragan di tanah sendiri, malah jadi pekerja. Apakah banyak investor luar yang menawar? Sebenarnya banyak banget, cuma kita belum mau menerima,” tukasnya dengan nada tegas.
Keberhasilan pengelolaan wisata berbasis masyarakat tersebut juga didukung proses panjang membangun kesadaran warga sejak 2021. Berbagai sosialisasi dilakukan hingga masyarakat memahami manfaat ekonomi dari sektor wisata tanpa meninggalkan identitas pertanian desa.
“Iya, tahun 2021 itu. Tadinya warga sendiri tidak respek (kurang menyambut baik) dengan kedatangan wisatawan itu. Tapi kemudian kami beri pengarahan mengenai dampak positif adanya sektor wisata. Kami beri pengetahuan dan sosialisasi lainnya, jadi warganya bisa melunakkan sikap.”
“Proses menumbuhkan kesadaran warga ini sebenarnya memakan waktu yang lama banget. Cuma kami lakukan sedikit demi sedikit, kami rilis pemahamannya sedikit-sedikit ke masyarakat. Sampai akhirnya saat ini bisa berjalan seperti ini,” kata Sulno.
Kini seluruh kebijakan pengembangan wisata dibahas melalui musyawarah rutin warga setiap bulan. Pendapatan dari sektor tiket dan parkir juga diarahkan untuk pembangunan fasilitas secara bertahap dengan tetap memperhatikan keselamatan pengunjung serta kelestarian kawasan pertanian.
“Warga di sini alhamdulillah sangat kompak. Bisa sekompak itu karena memang selalu dimusyawarahkan. Iya, setiap satu bulan sekali kita rutin mengadakan musyawarah warga.”
“Untuk ke depannya, kita kan sambil berjalan. Begitu ada masukan dana dari tiket atau parkir, sedikit demi sedikit kita gunakan untuk membangun fasilitas fisik,” tegas Sulno. []
Redaksi02 | Nadiya.
