Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro memetakan 93 desa di 24 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan dan krisis air bersih dalam beberapa bulan ke depan. Langkah mitigasi dini dilakukan untuk meminimalkan dampak terhadap kebutuhan dasar masyarakat, sektor pertanian, dan aktivitas ekonomi.
Pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan strategi penanganan, termasuk skema distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak apabila kekeringan mencapai tingkat yang mengganggu kebutuhan warga. Dari total 28 kecamatan di Bojonegoro, sebanyak 24 kecamatan masuk kategori berisiko terdampak kekeringan selama musim kemarau berlangsung.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, menjelaskan pemetaan dilakukan agar pemerintah memiliki langkah yang lebih cepat dan tepat saat dampak kekeringan mulai dirasakan masyarakat.
“Sebanyak 93 desa di 24 kecamatan diprediksi mengalami kekeringan. Angka ini merupakan hasil mitigasi yang telah dilakukan BPBD Bojonegoro sejak awal tahun,” ujar Heru, Rabu (10/6/2026), sebagaimana dilansir Indonesiabuzz, Kamis, (11/06/2026).
Meski masih terdapat puluhan desa yang berpotensi terdampak, BPBD mencatat adanya penurunan jumlah wilayah rawan dibandingkan musim kemarau tahun sebelumnya. Pada 2025, sebanyak 106 desa mengalami krisis air bersih.
“Jumlah ini menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 106 desa terdampak kekeringan,” kata Heru.
Menurutnya, berkurangnya jumlah desa rawan kekeringan dipengaruhi peningkatan infrastruktur penyediaan air bersih yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Pembangunan jaringan distribusi air, pemanfaatan sumber air alternatif, serta perluasan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bojonegoro dinilai berhasil memperluas akses masyarakat terhadap air bersih.
Namun demikian, BPBD menegaskan bahwa data tersebut masih berupa prediksi awal. Jumlah desa terdampak dapat berubah mengikuti perkembangan cuaca, intensitas hujan, debit mata air, serta ketersediaan sumber air tanah selama musim kemarau.
“Data mitigasi ini belum bisa memastikan jumlah akhir desa terdampak. Masih ada kemungkinan terjadi penambahan maupun pengurangan, tergantung kondisi di lapangan,” jelas Heru.
Kewaspadaan semakin ditingkatkan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan musim kemarau tahun ini berpotensi lebih ekstrem dibandingkan tahun lalu. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kekeringan, terutama di wilayah yang masih bergantung pada sumber air permukaan dan mata air musiman.
“Berdasarkan prediksi BMKG, tahun ini berpotensi terjadi musim kemarau yang lebih ekstrem. Karena itu, kami memperkirakan jumlah desa yang mengalami kekeringan bisa bertambah,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil pemetaan, Kecamatan Sumberrejo, Kepohbaru, dan Ngasem menjadi wilayah dengan jumlah desa rawan kekeringan terbanyak. Ketiga kecamatan tersebut diprioritaskan dalam perencanaan distribusi bantuan air bersih apabila terjadi krisis air.
Selain menyiapkan langkah tanggap darurat, BPBD juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan penggunaan air secara efisien guna menjaga ketersediaan cadangan air rumah tangga selama musim kemarau.
“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih hemat dan bijak dalam menggunakan air, karena kondisi cuaca tahun ini diprediksi lebih parah dibandingkan tahun lalu,” tegas Heru.
Upaya mitigasi yang dilakukan sejak dini menunjukkan perubahan pendekatan penanganan kekeringan dari respons darurat menuju kesiapsiagaan berbasis perencanaan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat ketahanan air desa dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan musim kemarau yang semakin kompleks. []
Redaksi02 | Nadiya.
