Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BULELENG – Peran desa adat dalam dunia pendidikan di Bali diperkuat melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Untuk pertama kalinya, pemerintah membuka jalur Krama Desa Adat pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri, sehingga calon peserta didik wajib melampirkan surat keterangan dari Bendesa Adat sebagai salah satu syarat pendaftaran.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari inovasi penerimaan murid baru yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui jalur domisili. Jalur Krama Desa Adat disediakan dengan kuota maksimal 5 persen dari total daya tampung sekolah.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi (Prov.) Bali I Komang Agus Kariasa menjelaskan bahwa jalur tersebut dirancang untuk memperkuat keterkaitan pendidikan dengan identitas budaya masyarakat setempat.
“Pemerintah Provinsi Bali menghadirkan inovasi baru berupa jalur Krama Desa Adat yang menjadi bagian dari jalur domisili. Ini merupakan implementasi pembangunan Bali yang berakar pada budaya dan kearifan lokal,” ujarnya dalam dialog interaktif SPMB 2026 di Wantilan Desa Adat Buleleng, Selasa (09/06/2026).
Melalui mekanisme tersebut, calon murid yang berstatus krama desa adat harus memperoleh surat keterangan resmi dari Bendesa Adat. Selain itu, nama calon murid wajib tercantum dalam Kartu Keluarga orang tua yang berdomisili di wilayah desa adat terkait dan telah diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum pendaftaran.
Peserta yang mendaftar melalui jalur Krama Desa Adat juga hanya dapat memilih SMA atau SMK negeri yang berada dalam wilayah penerimaan sesuai ketentuan desa adat masing-masing.
Menurut Agus, kebijakan itu menjadi langkah konkret untuk memperkuat posisi desa adat dalam sistem pendidikan sekaligus menjaga nilai budaya lokal di tengah perkembangan sektor pendidikan modern.
Selain menghadirkan jalur Krama Desa Adat, SPMB 2026 juga menerapkan sistem seleksi dua tahap. Tahap pertama diperuntukkan bagi jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi, sedangkan tahap kedua dikhususkan untuk jalur domisili.
“Tahun ini anak-anak diberikan peluang untuk menunjukkan potensi terbaiknya terlebih dahulu. Mereka dapat memilih jalur sesuai kemampuan yang dimiliki, baik melalui prestasi akademik, olahraga, seni budaya maupun kepemimpinan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten (Kab.) Buleleng Ida Bagus Gde Surya Bharata menegaskan seluruh mekanisme penerimaan peserta didik baru telah disusun berdasarkan regulasi nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Ia menyebut pemerintah berkomitmen memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon murid melalui berbagai jalur yang tersedia, baik domisili, afirmasi, mutasi, maupun prestasi.
“Perinsip utama yang kami pegang adalah pemerataan akses pendidikan. Namun di sisi lain, anak-anak yang memiliki prestasi juga harus diberikan ruang untuk berkembang sesuai potensinya,” ujarnya.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan dan desa adat dalam menjaga budaya lokal sekaligus memperluas akses pendidikan yang adil bagi masyarakat Bali, sebagaimana diberitakan Tribun Bali, Kamis (11/06/2026). []
Redaksi02 | Nadiya.
