Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BATANG HARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari melakukan investigasi terhadap laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Jambi Distribusindo Raya Distribution Center (JDR DC) di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Hasil peninjauan awal di lapangan menunjukkan dugaan pencemaran tersebut belum ditemukan buktinya, namun proses pendalaman masih terus berlangsung.
Investigasi yang dilakukan anggota lintas komisi DPRD Batang Hari dari Komisi I, II, dan III pada Selasa (9/6/2026) bertujuan memverifikasi berbagai dokumen dari perusahaan, vendor, maupun pihak pelapor atas sembilan poin aduan yang disampaikan sejumlah kelompok yang mengatasnamakan aliansi, serikat, mahasiswa, dan pekerja di Desa Sungai Buluh.
Ketua Komisi II DPRD Batang Hari, Amin Hudori, mengatakan proses pemeriksaan masih berjalan dan seluruh pihak diberikan kesempatan melengkapi dokumen pendukung.
“Kegiatan hari ini merupakan upaya pembuktian terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki masing-masing pihak. Kami memberikan waktu hingga Jumat mendatang untuk menyerahkan dokumen yang dibutuhkan,” kata Amin Hudori, sebagaimana diberitakan Metrobatam, Rabu, (10/06/2026).
Menurut Amin, DPRD Batang Hari juga akan meminta dokumen dari sejumlah organisasi perangkat daerah terkait guna memperkuat proses verifikasi laporan yang masuk.
“Terkait laporan pencemaran lingkungan, kami sudah melihat langsung di lapangan bersama lintas komisi dan pemerintah. Untuk sementara belum ditemukan adanya pencemaran yang dilakukan PT JDR, namun hal ini masih akan kami dalami lebih lanjut,” ujarnya.
Kegiatan investigasi di lokasi perusahaan turut dihadiri Kepala Desa (Kades) Sungai Buluh, jajaran manajemen PT JDR, serta pihak vendor perusahaan. Pemeriksaan lapangan difokuskan pada dugaan dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan sekitar desa.
Sementara itu, Manager PT JDR DC, Ikhsan, menyatakan perusahaan siap mendukung seluruh proses investigasi yang dilakukan DPRD Batang Hari dengan menyerahkan dokumen yang diperlukan.
“Setelah ditelusuri, aliansi tersebut ternyata tidak terdaftar di pemerintah desa maupun di Kesbangpol Kabupaten Batang Hari. Meski demikian, kami siap menyerahkan seluruh dokumen yang diminta DPRD dalam proses investigasi ini,” kata Ikhsan.
Ia menjelaskan hasil pemeriksaan lapangan sementara menunjukkan sistem pengolahan limbah perusahaan tidak terbukti mencemari lingkungan. Menurutnya, perusahaan menggunakan fasilitas pengolahan air limbah Waste Water Treatment Plant (WWTP) dengan teknologi modern.
“Perlu dipahami bahwa kami bukan pabrik, melainkan pusat distribusi atau gudang. Kami juga selalu bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa,” tambahnya.
Dalam investigasi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Jambi juga turut hadir untuk memastikan tidak terdapat dugaan pelanggaran hak-hak masyarakat maupun pekerja.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Jambi, Sukiman, menegaskan pihaknya hanya akan fokus pada aspek HAM sesuai kewenangannya.
“Kehadiran kami untuk memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran HAM. Kami tidak akan masuk ke ranah yang bukan menjadi kewenangan kami, karena ini merupakan kali pertama kami hadir dalam permasalahan ini,” ujarnya.
Sukiman menambahkan, apabila ditemukan persoalan ketenagakerjaan seperti pemotongan gaji atau pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai ketentuan, maka instansi terkait diharapkan segera melakukan pengawasan dan penyelesaian.
“Setiap pekerja memiliki hak yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu, apabila terdapat persoalan ketenagakerjaan, maka harus ditangani secara profesional dan sesuai mekanisme yang ada,” tutup Sukiman.
DPRD Batang Hari menegaskan investigasi akan dilanjutkan hingga seluruh dokumen dan fakta lapangan terkumpul sehingga dapat memberikan kesimpulan yang objektif terkait aduan masyarakat di Desa Sungai Buluh. []
Redaksi02 | Nadiya.
