Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Pemerintah pusat mempercepat upaya pengentasan desa tertinggal dengan memfokuskan intervensi pada 30 kabupaten yang menjadi penyumbang terbesar jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kantor Staf Presiden (KSP) guna mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengungkapkan sekitar 5.000 desa di Indonesia masih menghadapi keterbatasan akses listrik, jaringan internet, layanan kesehatan, pendidikan, serta air bersih. Kondisi tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah 3T yang digelar di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut Yandri, sebanyak 30 kabupaten yang berstatus daerah tertinggal saat ini menjadi prioritas pemerintah karena mencakup sekitar 6.000 desa atau hampir 75 persen dari total desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia.
“Ini perlu dilakukan karena ada Asta Cita keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” katanya.
Ia menegaskan penyelesaian persoalan di wilayah 3T membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik negara dan sektor swasta, agar target pembangunan desa dapat tercapai selama periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Enam ribu desa berada di 30 kabupaten ini, jadi totalnya hampir 75 persen. Jadi jika ini bisa diselesaikan, maka daerah tertinggal Insya Allah bisa diselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, menyatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi aktual wilayah 3T sebagai dasar penyusunan langkah strategis pemerintah.
Menurut Dudung, berbagai persoalan mendasar seperti fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur masih membutuhkan perhatian serius meskipun Indonesia telah memasuki usia kemerdekaan ke-80 tahun.
“Hal-hal ini yang harus kita pecahkan dan akan saya laporkan ke presiden,” katanya.
Lebih lanjut, KSP berencana mempertemukan para kepala daerah dari wilayah prioritas dengan Presiden Prabowo Subianto agar berbagai kebutuhan dan kendala pembangunan dapat disampaikan secara langsung sebagai bahan pengambilan kebijakan nasional.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan desa, mengurangi kesenjangan wilayah, serta mendorong pemerataan ekonomi nasional, sebagaimana diberitakan Akurat, Senin, (08/06/2026). []
Redaksi02 | Nadiya.
