Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 mengemuka dalam pembahasan penguatan industri perfilman nasional. Gagasan tersebut dinilai dapat membuka ruang distribusi yang lebih luas bagi rumah produksi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif hingga tingkat desa.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Gerindra, Rahmawati, mengusulkan pemerintah menyiapkan dukungan anggaran dan insentif bagi rumah produksi berskala kecil yang selama ini menghadapi keterbatasan akses penayangan film di jaringan bioskop.
“Mungkin lintas mitra mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027. Ini saran biar PH kecil itu bisa hidup,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/05/2026), sebagaimana diberitakan Koran Jakarta, Kamis, (21/05/2026).
Menurut Rahmawati, rumah produksi kecil di berbagai daerah masih menghadapi hambatan dalam memasarkan karya mereka karena minimnya akses ke jaringan bioskop yang sudah ada. Kondisi tersebut dinilai menghambat berkembangnya film yang mengangkat potensi lokal dan budaya daerah.
Dalam forum yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, mendorong pelaku industri film untuk membangun komunikasi lebih awal dengan pengelola bioskop agar peluang distribusi film semakin terbuka.
“Coba deh duduk diskusi dengan para exhibitor sebelum kita bikin film, menyampaikan gagasan kita, memberitahukan apa yang kita mau buat, minta masukan dari dia,” katanya.
“Dengan demikian kita sudah memenangkan satu poin bahwa dia memasukkan apa yang dia inginkan di dalam yang kita mau bikin,” ia menambahkan.
Sementara itu, perwakilan rumah produksi Black & White Pictures menyampaikan bahwa akses komunikasi dengan pengelola bioskop masih menjadi tantangan bagi rumah produksi kecil sehingga peluang penayangan film belum sepenuhnya merata.
Selain membahas distribusi film, Komisi VII DPR RI juga menerima usulan penyempurnaan regulasi perfilman. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Andhika Satya Wisastho, menilai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman perlu disesuaikan dengan perkembangan industri saat ini.
“Saya kira kondisi di 2009 dan di 2026 ini sudah amat sangat berbeda tentang Perfilman di Indonesia, dan saat ini saya mengusulkan kalau memungkinkan ke depan Komisi VII juga bisa mengadakan terkait revisi undang-undang terkait tentang perfilman,” katanya.
Apabila direalisasikan, pembangunan bioskop desa tidak hanya berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap hiburan dan karya perfilman nasional, tetapi juga membuka peluang bagi tumbuhnya industri kreatif berbasis desa serta memperkuat promosi budaya lokal melalui media film. []
Redaksi02 | Nadiya.
