Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
TULUNGAGUNG – Pemangkasan Dana Desa (DD) hingga sekitar 60 persen untuk mendukung pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berdampak langsung pada tertundanya sejumlah proyek infrastruktur desa di Kabupaten Tulungagung.
Kebijakan tersebut memaksa pemerintah desa melakukan penyesuaian prioritas anggaran, terutama pada pembangunan fisik yang sebelumnya telah direncanakan melalui musyawarah desa.
Kepala Desa Pucunglor, Kecamatan Ngantru, Imam Sopingi, menyampaikan bahwa pembangunan gerai KDMP di wilayahnya telah mencapai sekitar 90 persen, meskipun masih menyisakan pekerjaan tahap akhir.
“Prosesnya hampir 90 persen. Tinggal finishing seperti pengecatan dan beberapa perlengkapan yang belum terpasang,” ujarnya sebagaimana dilansir Jawa Pos, Selasa, (21/04/2026).
Namun, ia mengakui bahwa percepatan pembangunan KDMP berdampak pada tertundanya program infrastruktur desa yang telah direncanakan sebelumnya.
“Awalnya kami merencanakan pembangunan fisik seperti rabat jalan dan talut. Tapi karena anggaran terpangkas, akhirnya dilakukan bertahap,” katanya.
Menurutnya, pemangkasan DD tersebut diterapkan secara menyeluruh, termasuk bagi desa yang belum sepenuhnya siap dalam pembangunan KDMP. Meski demikian, pemerintah desa tetap mendukung kebijakan tersebut dengan harapan memberikan dampak ekonomi jangka panjang.
“Harapannya tentu KDMP ini bisa benar-benar mengangkat perekonomian masyarakat desa,” imbuhnya.
Kondisi serupa juga diungkapkan Kepala Desa Loderesan, Kecamatan Kedungwaru, Kusbani, yang menilai pengurangan anggaran cukup membatasi ruang gerak desa dalam menjalankan program prioritas.
“Kita ini sebenarnya hanya mengikuti kebijakan. DD dari pusat, kemudian ada pemotongan, ya kita ikut saja,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan sejumlah usulan masyarakat belum dapat direalisasikan secara optimal, terutama pembangunan infrastruktur dasar.
“Kalau dibilang cukup ya tetap kurang. Kebutuhan desa itu banyak, terutama infrastruktur,” ucapnya.
Sementara itu, di Desa Notorejo, Kecamatan Gondang, dampak pemangkasan anggaran juga dirasakan pada sektor pertanian, khususnya pembangunan jalan usaha tani.
“Yang paling terdampak itu pembangunan jalan usaha tani, padahal mayoritas warga kami petani,” jelas Kepala Desa Notorejo, Mustakim.
Di sisi lain, pembangunan gerai KDMP di desa tersebut telah mencapai sekitar 95 persen dan segera memasuki tahap akhir sebelum operasional.
Mustakim berharap adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi melalui KDMP dan pembangunan infrastruktur desa.
“Kalau DD bisa ditambah, tentu pembangunan di desa bisa lebih optimal,” pungkasnya.
Berbeda dengan desa lain, Pemerintah Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, masih mengoperasikan gerai pertanian KDMP di bangunan lama meskipun fasilitas baru telah selesai dibangun.
Kepala Desa Ngrance, Mujiono, menjelaskan bahwa bangunan baru sebenarnya telah siap digunakan, termasuk fasilitas pendukung seperti area parkir distribusi logistik.
“Untuk sementara gerai pertanian sudah beroperasi, selanjutnya untuk gerai-gerai lainnya masih menunggu petunjuk Agrinas,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pengoperasian penuh gerai KDMP masih menunggu kesiapan dari pihak terkait, dengan target realisasi secara bertahap hingga akhir 2026.
“Terkait lahan, kita tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan hasil kesepakatan lewat musdes dan tidak melanggar aturan,” tegasnya.
Pemkab Tulungagung bersama pemerintah desa kini dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara percepatan program ekonomi desa dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat. []
Redaksi02 | Nadiya.
