Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BLORA – Puluhan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Blora telah selesai dibangun, namun belum dapat difungsikan lantaran proses serah terima belum dilakukan, bahkan kunci bangunan masih berada di pihak aparat teritorial.
Kondisi tersebut terjadi di Desa Jejeruk, Kecamatan Blora Kota, Kabupaten Blora, di mana gedung KDMP telah rampung sejak Maret 2026, tetapi hingga kini belum bisa dioperasikan oleh pengurus koperasi.
Ketua KDMP Desa Jejeruk, Jefryanto, mengungkapkan bahwa dirinya belum dilibatkan dalam pengelolaan gedung, termasuk tidak memegang akses kunci bangunan.
“Semua kunci gedung yang sudah jadi itu, masih dibawa Koramil Blora Kota. Katanya Babinsa Desa Jejeruk itu, ketika sudah dilakukan serah terima baru pegang,” ucapnya sebagaimana dilansir Jawa Pos, Rabu (23/04/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan gedung dimulai pada Desember dan selesai pada Maret, dengan fasilitas berupa gerai sembako, klinik desa, gudang, serta area parkir. Namun, operasional belum berjalan karena menunggu kejelasan regulasi dan serah terima resmi.
“Bahkan listrik token saja ketika habis saya tidak tahu siapa yang harus ngisi. Kalau operasional KDMP nanti menunggu regulasinya dulu,” ungkapnya.
Selain itu, jumlah anggota koperasi saat ini masih terbatas, yakni tiga orang anggota dan lima pengurus. Rencana usaha pun belum ditentukan karena masih menunggu aturan lanjutan dari pemerintah daerah.
Sementara itu, di wilayah lain seperti Kecamatan Jepon, pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) justru mulai menjalankan usaha meski pembangunan gedung belum sepenuhnya selesai. Sekretaris KKMP Jepon, Gatot, menyebut koperasinya sudah menjual minyak goreng dan LPG subsidi dengan modal awal dari Badan Kerja Sama Desa (BKD) sebesar Rp 18 juta.
“Usaha kami itu berjalan, karena ada hibah dari badan kerja sama desa (BKD) Rp 18 juta dan terhitung simpanan pokok Rp 1,5 juta. Jadi, kami punya modal usaha untuk bergerak dulu dengan jumlah anggota sekitar 130 orang,” katanya.
Ia menambahkan, penjualan LPG dilakukan sesuai harga eceran tertinggi (HET) dengan distribusi rutin setiap pekan. Namun, keuntungan yang diperoleh masih terbatas.
“Memang belum besar keuntungannya. Mungkin nanti bertahap,” imbuhnya.
Di Kabupaten Pati, pembangunan KDMP juga belum sepenuhnya rampung. Salah satunya di Desa Kutoharjo yang progresnya baru mencapai sekitar 70 persen. Gedung tersebut dirancang sebagai pusat ekonomi desa atau “mal desa”.
Ketua KDMP Kutoharjo, Bambang Sudibyo, menyampaikan bahwa pembangunan dilakukan oleh pihak ketiga melalui PT Agrinas, dengan pengawasan dari Komando Distrik Militer (Kodim), sementara pengurus koperasi hanya menerima hasil pekerjaan.
Ia menilai pembangunan ini berpotensi meningkatkan ekonomi desa, meski di sisi lain memberikan dampak pada alokasi anggaran desa.
Menurutnya, pembiayaan pembangunan dilakukan melalui Dana Desa (DD) yang dicicil selama enam tahun, dengan estimasi pembayaran sekitar Rp 500 juta per tahun hingga bangunan menjadi aset desa.
Namun, skema tersebut menyebabkan berkurangnya anggaran untuk program lain, termasuk pemangkasan tunjangan kader posyandu.
Meski demikian, pihaknya tetap optimistis KDMP dapat menjadi penggerak ekonomi desa setelah beroperasi penuh, apalagi ke depan direncanakan adanya kerja sama dengan berbagai instansi serta dukungan fasilitas operasional seperti kendaraan distribusi. []
Redaksi02 | Nadiya.
