Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Pemerintah pusat menargetkan percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia dengan memastikan kesiapan pengurus di tingkat desa sebagai pengelola utama program tersebut dalam jangka panjang.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menilai keterlibatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengurus koperasi menjadi faktor krusial agar program nasional itu tetap berjalan setelah masa pendampingan berakhir. Hal ini disampaikan dalam agenda koordinasi di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa penguatan kapasitas pengurus desa perlu dilakukan sejak awal melalui sosialisasi dan pendampingan teknis.
“Sehingga, nanti ketika KDKMP sudah berjalan dua tahun dan dilepas oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, desa dan pengurus koperasi desa sudah siap untuk meneruskan berjalannya KDKMP,” kata Yandri sebagaimana dilansir Antara, Senin (20/04/2026).
Ia menambahkan, sosialisasi akan dilakukan secara virtual guna memastikan seluruh pengurus memahami mekanisme operasional, mulai dari distribusi barang hingga manajemen koperasi. Pemerintah, kata dia, siap memfasilitasi proses tersebut agar pelaksanaan program berjalan seragam di setiap daerah.
“Karena keberhasilan kopdes ini tentu ya ruh perjuangannya mesti terasa juga di tingkat desa, mau warganya, kepala desanya, BPD-nya, pengurus kopdesnya. Kalau mereka tidak merasa memiliki saya kira sulit akan ini tercapai,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian terus diperkuat untuk mempercepat implementasi program tersebut secara nasional.
“Ini (KDKMP) program unggulan, program yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini memang harus kita tuntaskan tahun ini, agar dampaknya kopdes bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah mencatat saat ini terdapat 35.408 titik lahan siap bangun, 25.625 titik dalam proses pembangunan, serta 5.714 unit KDKMP yang telah selesai. Ditargetkan, sekitar 30.000 unit koperasi dapat mulai beroperasi pada Juni hingga Juli 2026.
Selain sebagai pusat distribusi bahan baku untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), KDKMP juga akan berperan sebagai penyalur LPG, agen pupuk, hingga pusat distribusi bantuan sosial. Ke depan, koperasi ini diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi desa di berbagai wilayah Indonesia. []
Redaksi02 | Nadiya.
