Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANGKA SELATAN – Konflik berkepanjangan terkait penguasaan lahan dan praktik jual beli hutan desa di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kembali menjadi sorotan setelah maraknya dugaan keterlibatan oknum perantara tanah yang diduga memperjualbelikan kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit secara ilegal.
Fenomena ini terjadi di sejumlah wilayah desa seperti Desa Pergam, Desa Pulau, Desa Serdang, dan Desa Nangka, yang disebut menjadi titik rawan sengketa lahan antara masyarakat, perusahaan, serta pihak-pihak yang diduga berperan sebagai broker tanah. Aktivitas tersebut dinilai telah berlangsung lama tanpa penyelesaian tuntas, sehingga memicu ketegangan sosial di tingkat desa.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan Rusi Sartono bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan serta anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rina Tarol sempat meninjau langsung lokasi pembalakan liar di kawasan Hutan Ulu Sungai Kemis, Desa Pergam, sebagaimana dilansir Infobangkaid, Senin, (20/04/2026).
Dalam penelusuran di lapangan, praktik yang terjadi menunjukkan pola transaksi lahan yang kerap melibatkan pihak perantara yang memiliki pengaruh di tingkat desa. Mereka diduga menawarkan kawasan hutan seolah-olah milik pribadi untuk kemudian dialihkan kepada pihak perusahaan dengan imbalan tertentu, terutama untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.
Sejumlah pihak menilai, praktik tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak generasi mendatang atas keberlanjutan hutan desa. Kondisi ini diperparah dengan adanya klaim sebagian pihak yang menganggap transaksi tersebut sah, meskipun berada di wilayah yang memiliki status perlindungan atau kepemilikan komunal.
Hingga kini, penanganan terhadap kasus dugaan perambahan dan jual beli hutan tersebut dinilai belum optimal, sehingga memunculkan kesan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di tingkat daerah. Situasi ini turut memperpanjang daftar persoalan agraria di wilayah tersebut yang melibatkan kepentingan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.
Jika tidak segera ditangani secara komprehensif, konflik lahan di Bangka Selatan dikhawatirkan akan terus meluas dan berdampak pada ketegangan sosial serta kerusakan lingkungan yang lebih serius di masa mendatang. []
Redaksi02 | Nadiya.
