BANGKA SELATAN – Warga Desa Nangka, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengambil langkah swadaya dengan menyewa alat berat untuk memperbaiki jalan kebun yang rusak akibat aktivitas proyek pembangunan pabrik kelapa sawit. Aksi ini menjadi bentuk protes terbuka atas lambatnya respons pihak perusahaan terhadap kerusakan akses vital masyarakat.
Perbaikan jalan dilakukan pada Kamis, 16 April 2026, oleh sekitar 50 warga yang secara gotong royong mengumpulkan dana untuk menyewa satu unit excavator. Jalan yang menjadi akses utama menuju kebun warga itu dilaporkan mengalami kerusakan serius akibat lalu lintas kendaraan berat proyek, termasuk truk dan alat berat yang melintas secara intensif.
Sebelumnya, warga telah melakukan aksi protes dengan memasang patok kayu di area proyek sebagai tanda penolakan atas kerusakan yang terjadi. Namun, karena tidak ada tindak lanjut konkret dari pihak perusahaan, masyarakat akhirnya memilih memperbaiki jalan secara mandiri.
Seorang warga Desa Nangka, Yadi, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah berbagai upaya komunikasi tidak membuahkan hasil. “Sudah beberapa kali kami datangi minta perbaiki, tapi tidak diperbaiki. Hari ini kami inisiatif sendiri perbaiki jalan. Kami sewa satu excavator, biayanya kami urunan,” ujar Yadi sebagaimana diberitakan Wow Babel, Kamis, (16/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa kondisi jalan saat ini sudah sangat rusak hingga sebagian jalur tidak lagi dapat dikenali akibat tertutup material tanah dan aktivitas kendaraan proyek. Dalam proses perbaikan, warga juga meminta operator alat berat untuk membuat siring atau parit sebagai penanda jalur jalan kebun agar tidak kembali hilang.
“Kami buatkan siring karena jalan sudah tidak terlihat lagi,” tambahnya.
Yadi menambahkan, aksi gotong royong ini melibatkan sekitar 50 warga dan kemungkinan masih akan berlanjut beberapa hari ke depan, menyesuaikan kebutuhan pekerjaan di lapangan serta ketersediaan alat berat yang disewa.
“Kurang lebih ada sekitar lima puluh orang yang ikut. Mungkin beberapa hari ke depan masih lanjut karena kita sewa alatnya,” ungkapnya.
Rencana warga juga mencakup pertemuan dengan pemerintah desa pada Jumat, 17 April 2026, untuk meminta kejelasan terkait status proyek pabrik kelapa sawit, termasuk dugaan belum transparannya nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan dan pemerintah desa.
Kepala Desa Nangka, Bayumi, sebelumnya menyampaikan bahwa persoalan ini perlu diselesaikan melalui komunikasi antara warga dan pihak perusahaan, dengan pemerintah desa siap memfasilitasi mediasi agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyatakan bahwa perusahaan yang membangun pabrik kelapa sawit tersebut telah mengantongi perizinan administratif yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Bukit Palma Prima belum memberikan tanggapan resmi atas keluhan warga maupun aksi perbaikan jalan secara swadaya tersebut. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara