Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA DESA NUSANTARA pemerintah mengumumkan paket kebijakan stimulus ekonomi yang ditargetkan harus direalisasikan sebelum 20 Oktober 2025. Kebijakan ini mencakup delapan program akselerasi tahun 2025, empat program lanjutan tahun 2026, serta lima program andalan untuk penyerapan tenaga kerja.
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menjelaskan bahwa salah satu fokus utama kebijakan ini adalah penguatan sektor perkoperasian. Rakor menyepakati alokasi pembiayaan dari Bank Himbara untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang diprioritaskan bagi pembangunan gudang dan gerai sebagai pusat operasional.
“Pertengahan Oktober ini sudah harus mulai proses perencanaan dan pengadaannya. Kemudian pada November sudah harus dibangun gudang dan gerai-gerai, sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo,” ucap Ferry.
Ia menegaskan percepatan ini penting agar koperasi desa dapat segera beroperasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran koperasi dinilai mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa.
Senada, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mendukung penuh operasionalisasi program unggulan. Hal itu meliputi penguatan Kopdes Merah Putih, sektor pertanian, desa nelayan, hingga pembangunan tambak 20.000 hektar di kawasan Pantura.
“Kami juga membahas soal Koperasi Desa Merah Putih, sektor pertanian dan desa nelayan, serta program tambak di Pantura,” ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah mempercepat belanja di 12 kementerian/lembaga, mengoptimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta meningkatkan dukungan untuk UMKM. Seluruh stimulus ini diharapkan memperkuat daya dorong perekonomian nasional dari level akar rumput.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta pimpinan lembaga terkait lainnya.
Redaksi01-Alfian
