Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pilar penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Upaya ini dilakukan melalui program pembinaan berkelanjutan meski daerah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Pembinaan terhadap BPD dinilai esensial mengingat lembaga ini memiliki kedudukan strategis dalam proses legislasi dan pengawasan di tingkat desa. Setiap produk hukum desa harus melalui persetujuan BPD, sehingga anggota BPD dituntut memiliki pemahaman yang kuat, keterampilan komunikasi yang baik, dan sikap responsif terhadap dinamika sosial di masyarakat.
Pemerintah daerah menekankan bahwa kegiatan pembinaan tidak selalu harus dilakukan dalam forum besar. Pemanfaatan teknologi seperti zoom meeting, grup WhatsApp, maupun pertemuan zonasi di kecamatan menjadi alternatif efektif untuk memastikan komunikasi tetap terjalin.
Keberadaan BPD yang kuat dipandang mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Selain memperkuat fungsi pengawasan, pembinaan juga diarahkan untuk menjaga sinergi antara BPD dengan kepala desa serta perangkat desa lainnya. Pola komunikasi yang sehat diharapkan mampu meminimalkan potensi konflik sekaligus memperkokoh kemitraan dalam pembangunan desa.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa tujuan akhir dari pembinaan adalah menjadikan jajaran BPD semakin profesional, adaptif, dan mampu menjaga komunikasi konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan desa. Sinergi tersebut diyakini akan memperkuat kualitas pembangunan desa di wilayah Kabupaten Bekasi.
Redaksi01-Alfian
