Pemerintahan

KOMITMEN untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel kembali ditekankan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST). Dalam langkah konkret, Pemkab HST menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri HST dan Bank Kalsel, yang berlangsung di Pendopo Bupati. Penandatanganan MoU ini menjadi penanda dimulainya sinergi strategis antara …

PEMERINTAH Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) terus memperkuat tata kelola desa melalui proses demokratis dan partisipatif. Salah satunya tercermin dalam pelantikan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Lokbinuang, Kecamatan Telaga Langsat, yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Telaga Langsat, Selasa (15/07/2025). Pelantikan tersebut menetapkan Juhrani Aini sebagai Kepala Desa …

KABUPATEN Sampang, Provinsi Jawa Timur, menjadi sorotan nasional setelah data alokasi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025 menunjukkan ketimpangan distribusi yang signifikan antarwilayah. Dari total anggaran sebesar Rp2,214 triliun, sebanyak 180 desa menerima dana dengan nilai yang sangat beragam—dari yang terbesar mencapai miliaran rupiah hingga yang terkecil di bawah angka …

PEMERINTAH Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, mulai mengambil langkah antisipatif atas sinyal pemangkasan Dana Desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Meskipun hingga kini belum ada keputusan resmi, proyeksi pemangkasan ini telah memicu diskusi strategis di tingkat kabupaten dan desa. Tahun ini, sembilan desa di Tapanuli Utara …

RENCANA pemerintah pusat memangkas alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mulai memunculkan kekhawatiran di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Meski belum diputuskan secara resmi, proyeksi pemangkasan tersebut mengundang perhatian karena menyangkut keberlanjutan pembangunan di desa. Pada tahun 2025, sebanyak 16 desa di Kabupaten …

WACANA pemangkasan Dana Desa dalam struktur APBN 2026 menjadi perbincangan hangat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Meski belum ada keputusan resmi, sinyal kuat dari pemerintah pusat tentang efisiensi anggaran mendorong pemerintah daerah untuk bersiap menghadapi kemungkinan tersebut. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa …

ISU stagnasi alokasi Dana Desa kembali menjadi perhatian publik setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti tidak adanya peningkatan signifikan dalam nilai anggaran Dana Desa dalam tiga tahun terakhir. Untuk tahun anggaran 2025, pemerintah kembali menetapkan alokasi sebesar Rp71 triliun, hanya sedikit naik dari Rp70,9 triliun pada 2024 dan Rp70 …

ALOKASI Dana Desa (DD) tahun 2025 untuk Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menjadi sorotan nasional setelah 43 desa di kabupaten tersebut tercatat menerima alokasi dana mencapai Rp900 jutaan per desa. Fenomena ini tak hanya menunjukkan komitmen fiskal pemerintah pusat terhadap kawasan tertinggal, tetapi juga mempertegas potensi Papua sebagai lumbung pembangunan berbasis …

KEBERHASILAN Kabupaten Tulungagung dalam menyalurkan Dana Desa (DD) tahap kedua tahun 2025 menjadi bahan pembelajaran penting bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang saat ini tengah mendorong penguatan pengelolaan potensi desa melalui program kunjungan pembelajaran lintas daerah. Hingga pertengahan Juli, Kabupaten Tulungagung berhasil mencairkan 66,3 persen Dana Desa dengan total Rp108,8 miliar …

PEMERINTAH Desa Temdak, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, menunjukkan langkah proaktif dalam pengelolaan Dana Desa dengan menggelar Musyawarah Desa Perubahan Penggunaan Dana Tahun 2025. Musyawarah ini menjadi bentuk konkret penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan di tingkat desa. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah unsur strategis seperti …