Pemprov Jatim memperkuat Posyandu melalui peningkatan kapasitas kader, perluasan layanan enam bidang SPM, dan bantuan makanan tambahan bagi balita untuk mendukung pencegahan stunting.
GRESIK – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Jawa Timur didorong menjadi pusat pelayanan masyarakat desa yang menangani berbagai kebutuhan warga, tidak terbatas pada layanan kesehatan ibu dan anak. Penguatan fungsi tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas kader, perluasan cakupan pelayanan, serta dukungan pemenuhan gizi balita sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.
Pengembangan peran Posyandu itu menjadi salah satu agenda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) saat Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elestianto Dardak bersama Ketua Tim Penggerak Posyandu Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak mengunjungi Balai Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jumat (20/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, rombongan meninjau pelayanan Posyandu, memberikan pembinaan kepada kader, serta menyerahkan bantuan bahan makanan tambahan untuk balita. Bantuan disalurkan kepada perwakilan orang tua balita dan kader Posyandu dari empat desa, yakni Sukomulyo, Yosowilangun, Pongangan, dan Suci. Penyerahan dilakukan langsung oleh Arumi.
Arumi mengatakan, perluasan fungsi Posyandu diharapkan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan dan kebutuhan pelayanan publik. Aspirasi yang dihimpun kader selanjutnya dapat diteruskan ke pemerintah desa untuk dibahas melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
“Harapannya, Posyandu tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi melalui enam SPM juga bisa menjadi pusat pelayanan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pekerjaan umum, keamanan, dan sosial. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Posyandu. Laporan tersebut akan diterima dan dibahas dalam Musrenbangdes untuk kemudian ditentukan tindak lanjutnya,” ujar Arumi, sebagaimana diberitakan Jatimnow, Jumat (20/11/2026).
Perluasan fungsi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Dalam kebijakan itu, Posyandu diarahkan mendukung pemenuhan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Dengan cakupan tersebut, kader Posyandu diharapkan tidak hanya memantau kesehatan dan tumbuh kembang anak, tetapi juga membantu mengidentifikasi kebutuhan warga serta menghubungkannya dengan pelayanan pemerintah desa. Peran itu membutuhkan pembekalan agar kader mampu menjalankan tanggung jawab yang semakin beragam.
Arumi menegaskan, penguatan Posyandu di Gresik juga dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan kemampuan kader, bukan semata-mata pemberian makanan tambahan bagi balita. Program pembinaan tersebut telah berjalan sejak 2025 dan direncanakan diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh desa di Jatim.
Sementara itu, dukungan pemenuhan gizi balita menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting. Pemberian makanan tambahan disertai edukasi mengenai gizi seimbang dan pola asuh keluarga agar orang tua memahami pentingnya pemenuhan kebutuhan nutrisi anak sejak usia dini.
Penguatan kelembagaan, peningkatan keterampilan kader, dan edukasi keluarga diharapkan membuat Posyandu lebih efektif sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Dengan demikian, layanan dasar dapat menjangkau kebutuhan warga secara lebih luas sekaligus mendukung perbaikan gizi dan kualitas tumbuh kembang anak. []
Redaksi 01
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara