Prevalensi Stunting Jateng 17,1 Persen, Pemerintah Perkuat Peran Desa

Sebanyak 4.029 desa di Jawa Tengah mencatat kinerja baik dalam pencegahan stunting, sementara pemerintah menargetkan prevalensi turun menjadi 16,3 persen pada 2027 melalui penguatan layanan kesehatan, Posyandu, dan pemanfaatan dana desa.

SEMARANG – Sebanyak 4.029 desa di Jawa Tengah (Jateng) atau 52 persen dari total 7.810 desa tercatat memiliki kinerja baik dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Capaian tersebut menempatkan Jateng sebagai salah satu provinsi dengan prevalensi stunting di bawah rata-rata nasional.

Data tersebut disampaikan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Jateng, di Grhadika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat (20/11/2026).

Riza menyebut prevalensi stunting di Jateng saat ini mencapai 17,1 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 19,8 persen. Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan pemerintah hingga tingkat desa dalam menangani persoalan pertumbuhan anak.

“Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi yang berkinerja baik dalam rangka meningkatkan penurunan stunting, khususnya di desa-desa. Rata-ratanya sudah di bawah angka nasional,” katanya, sebagaimana diberitakan Diskomdigi Jateng, Jumat (20/11/2026).

Dia menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari koordinasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat, keluarga, serta kader kesehatan juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program.

Riza menegaskan, penanganan stunting harus menjadi tanggung jawab bersama karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari persiapan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Masalah stunting ini penting sekali, karena menyangkut kualitas sumber daya manusia dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045. Diharapkan angka stunting di seluruh Indonesia bisa menurun secara signifikan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan pemerintah provinsi menargetkan prevalensi stunting turun dari 17,1 persen menjadi 16,3 persen pada 2027. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta perangkat daerah yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemerintah juga mengoptimalkan peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) serta kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam memantau kondisi ibu hamil, bayi, dan balita di desa.

Taj Yasin mengatakan, pemantauan langsung di wilayah pendampingan menunjukkan kader telah menjalankan berbagai langkah pencegahan. Anak yang terindikasi mengalami gangguan pertumbuhan segera diarahkan memperoleh pemeriksaan dan pelayanan kesehatan, termasuk rujukan apabila dibutuhkan.

“Kalau memang butuh rujukan, langsung kita rujuk. Ini menjadi komitmen kami agar anak-anak yang terindikasi stunting bisa segera mendapatkan pelayanan,” katanya.

Selain penguatan pelayanan kesehatan, pemerintah provinsi memanfaatkan sejumlah program pemerintah pusat untuk mendukung kesejahteraan keluarga, di antaranya bantuan langsung tunai (BLT) dan pemeriksaan kesehatan gratis. Program Dokter Spesialis Keliling (Spelling) juga digunakan untuk menjangkau masyarakat dan mengidentifikasi anak yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

“Cek Kesehatan (Cek Kesehatan Gratis) kami lewat Spelling (program Dokter Spesialis Keliling Pemprov) juga banyak menemukan, mengidentifikasi anak-anak balita atau bayi yang mengarah ke stunting, benar-benar mendapatkan pelayanan. Kalau memang butuh rujukan, langsung kita rujuk,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng, Nadi Santoso, menambahkan, pencegahan stunting tidak cukup dilakukan melalui intervensi kesehatan dan pemenuhan gizi. Ketersediaan air bersih, kondisi lingkungan, serta kebiasaan hidup sehat juga perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.

“Stunting tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh Dinas Kesehatan. Semua pihak harus bergerak karena penyebabnya banyak, mulai dari gizi, penyediaan air bersih, perilaku, dan lain sebagainya,” ujar Nadi.

Menurut dia, pemerintah desa memiliki posisi strategis karena dapat memasukkan program pencegahan stunting ke dalam prioritas pembangunan dan penggunaan dana desa. Penguatan kader pembangunan manusia, kader keluarga, dan Posyandu juga diperlukan agar pemantauan kesehatan ibu hamil hingga anak usia balita berlangsung secara berkelanjutan.

Salah satu upaya yang dijalankan melalui TP PKK adalah program Kencan Bumil, yakni pemantauan perkembangan dan kondisi ibu hamil untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan sejak masa kehamilan.

Rakor tersebut diikuti perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Jateng. Melalui koordinasi lintas sektor dan penguatan peran desa, pemerintah berharap penurunan prevalensi stunting dapat berjalan lebih merata, sekaligus memastikan anak-anak memperoleh pelayanan kesehatan dan lingkungan tumbuh kembang yang memadai. []

Redaksi 01

About redaksi01

Check Also

Kader Posyandu Lamandau Didorong Kuasai Enam Layanan Dasar

PDF đź“„Kader Posyandu di Kabupaten Lamandau didorong meningkatkan kemampuan edukasi dan konseling kesehatan agar pelayanan …

Telur dan Kacang Hijau Jadi Dukungan Gizi Balita di Tegal

PDF đź“„TP3S Kota Tegal menyalurkan 500 paket makanan tambahan berupa telur dan kacang hijau melalui …

Muhaimin Dorong Bunga Pembiayaan PNM Mekaar Turun dari 23 Persen ke 8 Persen

PDF đź“„Pembukaan 1001 Pasar Rakyat di Kubu Raya menjadi momentum mendorong akses pembiayaan yang lebih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *