JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengawasi pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan menitikberatkan pemeriksaan pada 10 aspek, mulai dari kesiapan model bisnis hingga legalitas bangunan gerai. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan administrasi sekaligus memastikan program koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan kelurahan.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengatakan pengawasan terhadap Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) telah berlangsung sejak Mei 2026. Pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) sebagai bagian dari kewenangan lembaga tersebut dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
“Sejak Mei 2026, Ombudsman RI ingin memastikan program yang menyentuh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia ini berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi anggota koperasi dan masyarakat,” ujar Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026), sebagaimana dilansir Ombudsman, Rabu, (18/11/2026).
Menurut Radian, pengawasan diperlukan karena pelaksanaan KDKMP berkaitan dengan pelayanan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Program tersebut juga memiliki landasan kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 serta Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019.
Sepuluh aspek yang menjadi perhatian meliputi model bisnis, modul pembentukan koperasi, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM), manajemen digital, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, serah terima gerai, ketepatan lokasi pembangunan, serta perizinan dan kelayakan bangunan.
Untuk memperkuat pemeriksaan, Ombudsman RI juga menggunakan sistem pemantauan berbasis dashboard melalui laman rms.kdkmpindonesia.co.id. Sistem tersebut dimanfaatkan untuk memetakan perkembangan jumlah koperasi yang telah terbentuk.
Rangkaian investigasi mencakup pemeriksaan terhadap 13 dokumen peraturan dan perjanjian, koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Koperasi, hingga permintaan keterangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo, Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, dan Pemkot Tual.
Ombudsman RI turut meminta klarifikasi kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) serta melakukan pemeriksaan langsung terhadap 14 gerai koperasi di enam daerah, yakni Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Demak, dan Jakarta Selatan.
Dalam pemeriksaan terhadap Kementerian Koperasi, perhatian diarahkan pada pemenuhan mandat pemerintah terkait penyusunan model bisnis, modul pembentukan, pendataan koperasi, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan manajemen digital, sosialisasi, serta pemantauan dan evaluasi program.
Adapun pemeriksaan terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) berfokus pada kepastian status lahan pembangunan gerai, termasuk pemenuhan prinsip clean and clear, serta kepatuhan terhadap prosedur administrasi pembangunan fisik.
Hasil pemeriksaan tersebut dijadwalkan disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) pada pekan berikutnya. Penyampaian hasil ini diharapkan menjadi dasar perbaikan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan program.
Ombudsman RI juga membuka ruang bagi masyarakat yang menemukan kendala dalam pelaksanaan KDKMP untuk menyampaikan pengaduan terlebih dahulu kepada instansi terkait. Jika persoalan tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya, masyarakat dapat meneruskannya ke kantor pusat maupun kantor perwakilan Ombudsman RI di daerah.
“Kami berharap penyelenggaraan program ini terus diperbaiki sehingga koperasi desa dan kelurahan benar-benar dapat berfungsi sebagai pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Radian. []
Redaksi 01
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara