SEMARANG – Kesiapan masyarakat dan kualitas pengelolaan menjadi tantangan utama dalam rencana peluncuran 1.000 desa wisata baru di Jawa Tengah. Penambahan tersebut diharapkan tidak hanya memperbesar jumlah destinasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi warga desa.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menjadwalkan peluncuran 1.000 desa wisata tersebut pada 23–25 November 2026 di Taman Budaya Jawa Tengah. Saat ini, wilayah tersebut memiliki 899 desa wisata. Jika seluruh rencana terealisasi, jumlahnya akan meningkat menjadi sekitar 1.899 desa wisata.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mengingatkan bahwa penambahan jumlah destinasi harus diikuti kesiapan pengelola dan keterlibatan masyarakat. Menurutnya, desa wisata perlu memiliki aktivitas yang berjalan, tata kelola yang baik, serta manfaat ekonomi yang dapat dirasakan warga.
“Membangun seribu desa wisata itu bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana desa-desa itu benar-benar hidup, dikelola dengan baik dan memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat,” tutur Heri, Rabu, (11/11/2026), sebagaimana diberitakan Suara Baru.
Heri menilai, target penambahan destinasi berisiko tidak memberikan hasil optimal apabila hanya berorientasi pada jumlah. Tanpa pengelolaan yang serius, desa wisata berpotensi sekadar menyandang label destinasi, sementara wisatawan tidak memiliki alasan kuat untuk kembali berkunjung.
Ia mencontohkan keberhasilan Desa Wisata Candirejo di Magelang yang mencatat omzet sekitar Rp2,25 miliar pada 2025. Capaian tersebut, menurut Heri, terbentuk melalui pengelolaan yang konsisten, pelibatan masyarakat, serta pengalaman wisata autentik yang ditawarkan kepada pengunjung.
Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi bahan pembelajaran bagi desa-desa yang masuk dalam program pengembangan. Setiap desa perlu mengidentifikasi keunggulan lokalnya, mulai dari kekayaan alam, budaya, kuliner, hingga produk masyarakat, agar memiliki karakter dan daya tarik yang jelas.
Selain potensi lokal, kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penting. Heri mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas dan promosi tidak akan cukup apabila masyarakat belum memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan wisata secara berkelanjutan.
“Jangan sampai desa hanya dijadikan destinasi, tapi masyarakatnya tidak siap mengelola. Kualitas pengelolaan dan partisipasi warga harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Heri juga mendorong pengembangan konektivitas antardesa wisata agar perjalanan pengunjung dapat mencakup lebih banyak destinasi dalam satu kawasan. Pola tersebut diharapkan membuat wisatawan memiliki pengalaman lebih lengkap dan memperpanjang lama kunjungan, sehingga peluang memperoleh manfaat ekonomi dapat tersebar ke lebih banyak desa.
Ia berharap program penambahan 1.000 desa wisata tidak berhenti pada pencapaian target administratif. Keberhasilannya perlu diukur dari kemampuan desa mengelola potensi, melibatkan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan kegiatan wisata dan manfaat ekonominya.
“Kualitas dan keberlanjutan harus menjadi ukuran utama keberhasilan,” tandas Heri. []
Redaksi02
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara