Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANGGAI KEPULAUAN – Pemerintah desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, didorong ikut memperkuat deteksi dini keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di tengah masyarakat. Keterlibatan aparatur hingga tingkat desa menjadi salah satu langkah yang disoroti dalam Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Banggai Kepulauan, Selasa (20/10/2026), untuk menjaga keamanan wilayah sekaligus mendukung perkembangan pariwisata dan investasi.
Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady mengatakan, potensi pariwisata, investasi, dan sumber daya alam daerah dapat menarik kedatangan WNA. Kehadiran mereka berpeluang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi tetap membutuhkan pengawasan agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Hal ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama dalam memperkuat koordinasi pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di daerah,” ujar Rusli, sebagaimana diberitakan BanggaiKep, Selasa (20/10/2026).
Rusli menegaskan, koordinasi antarlembaga perlu menghasilkan tindakan nyata, bukan sekadar menjadi agenda pertemuan. Strategi pengawasan harus menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan dan didukung pertukaran informasi yang cepat serta akurat.
Ia juga menyatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai Kepulauan siap mendukung pengawasan melalui koordinasi lintas instansi dan mendorong optimalisasi peran aparatur dari tingkat kecamatan hingga pemerintah desa.
“Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan siap mendukung penuh setiap upaya pengawasan orang asing ini,” katanya.
Menurut Rusli, deteksi dini diperlukan untuk mengantisipasi potensi persoalan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi vertikal, dan unsur terkait lainnya dinilai penting untuk menjaga stabilitas wilayah.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banggai, Rangga Putra Yuda Asmara, yang juga menjabat Ketua TIMPORA Kabupaten Banggai Kepulauan, menyatakan pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi lintas sektor.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 sebagai landasan pelaksanaan pengawasan WNA.
Rangga menjelaskan, perkembangan sektor pariwisata dan industri serta posisi strategis Banggai Kepulauan dalam mobilitas orang menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Kehadiran WNA dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian daerah, sementara potensi pelanggaran keimigrasian dan gangguan keamanan perlu diantisipasi melalui pengawasan terpadu.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut memperkuat komunikasi antarinstansi, mempercepat pertukaran informasi, dan membuat langkah pengawasan lebih terarah. Seluruh anggota TIMPORA juga didorong meningkatkan deteksi dini serta menerjemahkan hasil koordinasi menjadi tindakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Bharata itu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan undangan lainnya. Dalam kegiatan tersebut, Rusli secara resmi membuka Rapat Koordinasi TIMPORA Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.
Pelibatan aparatur hingga tingkat desa diharapkan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, aparat keamanan, imigrasi, dan masyarakat dalam mengawasi aktivitas WNA. Dengan koordinasi yang berjalan efektif, keamanan wilayah diharapkan tetap terjaga tanpa mengabaikan peluang pariwisata, investasi, dan pembangunan daerah. []
Redaksi02
