Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANYUWANGI – Pemerintah Desa (Pemdes) Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, menghadapi keterbatasan anggaran dalam menentukan prioritas pembangunan 2027 setelah alokasi Dana Desa turun dari Rp1,563 miliar menjadi sekitar Rp373 juta. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2027 di Pendopo Desa Wongsorejo, Rabu (14/10/2026).
Kepala Desa (Kades) Wongsorejo Abdul Bakar mengatakan, penurunan anggaran tidak berarti pemerintah desa menghentikan pembangunan. Pemdes berupaya mencari dukungan dari berbagai sumber agar kebutuhan masyarakat tetap dapat diperjuangkan.
“Bukan berarti desa tidak ingin membangun. Namun, tahun ini dana desa hanya Rp373 juta, berbeda dengan sebelumnya yang mencapai Rp1,563 miliar. Meski demikian, pemerintah desa tetap berupaya melanjutkan pembangunan, baik melalui (pokir) anggota dewan maupun program dari dinas terkait,” jelas Abdul Bakar.
Salah satu contoh upaya tersebut ialah pembangunan di Dusun Karangrejo Selatan yang memperoleh bantuan dari Dinas Pertanian. Abdul Bakar berharap masyarakat memahami kondisi keuangan desa dan ikut berkolaborasi dalam menjalankan pembangunan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
Musdes penyusunan RKPDes 2027 itu dihadiri perangkat desa, Camat Wongsorejo Mohammad Mahfud beserta staf, pendamping desa, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud berharap alokasi Dana Desa pada tahun mendatang kembali meningkat sehingga ruang pembiayaan pembangunan desa menjadi lebih luas.
“Untuk saat ini mungkin ada efisiensi dan pemangkasan anggaran sehingga program pembangunan desa menjadi terbatas. Mudah-mudahan tahun depan dana desa kembali seperti semula atau bahkan bisa lebih dari Rp2 miliar,” ungkap Mahfud.
Selain membahas rencana pembangunan, Mahfud menyampaikan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian di tingkat desa. Salah satunya penerapan program Banyuwangi ASRI yang didorong menjadi Wongsorejo ASRI, dengan penekanan pada kebersihan dan pelestarian lingkungan.
Ia juga mendorong pengembangan kembali potensi wisata di kawasan Jembatan Sungai Sodong. Perhatian lain mencakup pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), pencegahan perundungan, penanganan tengkes (stunting), serta penataan pedagang agar tidak menggunakan bahu jalan.
“Pedagang diharapkan bisa ditata dengan baik. Bukan dilarang berjualan, tetapi perlu ada penataan agar lebih tertib dan tidak menggunakan bahu jalan,” tegasnya.
Pembahasan inti Musdes dipimpin Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama pendamping desa. Peserta dibagi berdasarkan wilayah untuk menyampaikan usulan serta kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing.
Usulan tersebut diharapkan menjadi bahan penyusunan prioritas RKPDes 2027 yang sesuai kebutuhan warga sekaligus mempertimbangkan kemampuan keuangan desa. Dengan begitu, keterbatasan anggaran dapat menjadi dasar untuk menyusun program secara terukur dan memperjuangkan dukungan dari sumber pendanaan lain. []
Redaksi02
