Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
TAPANULI SELATAN – Pemerintah Desa Marancar Julu, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, memprioritaskan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan warga di tengah keterbatasan anggaran. Upaya tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2027 di Kantor Kepala Desa Marancar Julu, Senin (12/10/2026).
Forum tersebut menjadi ruang bagi warga dan pemangku kepentingan untuk mengusulkan program pembangunan, membahas persoalan desa, serta menentukan kebutuhan yang perlu didahulukan. Pembahasan mencakup peluang pendanaan di luar Dana Desa (DD), pengembangan pertanian, ketepatan penyaluran bantuan sosial, dan keamanan lingkungan.
Camat Marancar Rosnanni Pasaribu mengingatkan bahwa keterbatasan DD tidak semestinya menghentikan upaya pembangunan. Pemerintah desa perlu menyusun usulan berdasarkan skala prioritas, dilengkapi data kebutuhan dan rencana pelaksanaan yang jelas, agar dapat diperjuangkan melalui sumber anggaran lain sesuai kewenangan.
Alternatif pendanaan yang dapat dijajaki meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, APBD provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan perencanaan yang matang, pemerintah desa diharapkan dapat mengupayakan dukungan untuk program yang belum dapat dibiayai melalui anggaran desa.
Di bidang ekonomi, diversifikasi pertanian turut menjadi perhatian. Masyarakat, terutama petani, didorong mempertimbangkan pengembangan komoditas pendamping tanaman padi, termasuk jagung, dengan memperhitungkan kesesuaian lahan, ketersediaan air, biaya produksi, teknik budidaya, dan kepastian pasar.
Pengembangan komoditas alternatif diharapkan membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga. Namun, pemilihannya perlu didasarkan pada kondisi setempat agar usaha tani yang dikembangkan dapat berjalan sesuai kemampuan petani dan potensi lahan.
Musdes juga membahas pentingnya pendataan bantuan sosial secara teliti. Pemerintah desa diharapkan memastikan proses verifikasi dan pemutakhiran calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Warga yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum tercatat perlu mendapat informasi mengenai mekanisme pengusulan dan pembaruan data. Penyampaian informasi yang jelas diharapkan membantu masyarakat memahami proses pendataan serta mengurangi risiko kesalahpahaman mengenai penerima bantuan.
Kepala Desa Marancar Julu Hoddi Sariat mengakui pengurangan alokasi DD menuntut pemerintah desa lebih selektif dalam menentukan program. Karena itu, penyusunan RKPDesa 2027 diarahkan agar setiap usulan memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa juga berupaya mengajukan program kepada pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat.
Dari sisi keamanan, Bhabinkamtibmas Desa Marancar Julu Zeda Zega mengingatkan masyarakat menjaga ketertiban lingkungan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko menimbulkan kebakaran. Warga juga diimbau menjaga dokumen identitas pribadi, termasuk kartu tanda penduduk (KTP), agar tidak disalahgunakan untuk transaksi keuangan atau kepentingan lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Pendamping desa Akhiruddin Hasibuan turut mendorong kerja sama antarpemangku kepentingan. Ia mengajak pemerintah desa dan masyarakat memperjuangkan kebutuhan pembangunan melalui program pemerintah yang relevan, termasuk dukungan penanganan pascabencana berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan mekanisme yang berlaku.
Musdes dihadiri Camat Marancar, unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, aparat keamanan, kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), kader Keluarga Berencana (KB), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga lainnya. Forum dilanjutkan dengan penyampaian usulan dan tanya jawab untuk menghimpun aspirasi masyarakat.
Hasil pembahasan tersebut diharapkan menjadi bahan dalam menetapkan prioritas pembangunan Marancar Julu pada 2027. Perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan warga, kemampuan anggaran, dan peluang pendanaan lintas pemerintahan diharapkan membantu desa menjaga keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. []
Redaksi02
