Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
LAMONGAN – Sebanyak 90 dari 317 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lamongan (Lamongan) telah mulai beroperasi, tetapi kesiapan pengurus menjadi tantangan agar koperasi mampu berkembang secara produktif dan berkelanjutan.
Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Lamongan menunjukkan seluruh 317 KDKMP telah terbangun secara fisik. Dari jumlah tersebut, 90 unit sudah menjalankan kegiatan operasional dan mendapat respons positif dari masyarakat.
Kepala Bidang Perkoperasian Diskopum Lamongan Yusup Efendi mengatakan operasional puluhan KDKMP tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi kesiapan pengurus dalam mengelola kegiatan usaha koperasi.
“Dari jumlah 317 KDKMP, sebanyak 90 unit telah beroperasi. Ini membawa tantangan tersendiri, terutama terkait kesiapan pengurus dalam menjalankan operasional koperasi,” ujarnya.
Respons pasar terhadap koperasi yang telah berjalan juga mulai terlihat. Salah satu KDKMP bahkan mampu mencatat omzet hingga Rp14 juta dalam sehari pada saat peluncuran awal. Produk yang paling banyak diminati masyarakat antara lain beras, minyak goreng, dan elpiji.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong penguatan kapasitas pengurus KDKMP. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Kemenkop Destry Anna Sari menilai peningkatan kemampuan pengelola diperlukan agar potensi usaha koperasi dapat dikembangkan secara lebih profesional.
“Para peserta membawa bekal pembelajaran mengenai pengelolaan koperasi yang profesional, produktif, dan berkelanjutan untuk diterapkan di daerah masing-masing,” katanya saat menutup program magang pengurus KDKMP di Lamongan, Minggu, sebagaimana diberitakan Antara, Minggu (30/8/2026).
Program magang pengurus KDKMP Sektor Serba Usaha tersebut berlangsung selama delapan hari dan diikuti 54 pengurus KDKMP dari 31 provinsi. Peserta memperoleh pembekalan, kunjungan studi, serta praktik langsung di Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sunan Drajat Lamongan.
Materi pelatihan meliputi tata kelola koperasi, kewirausahaan, kepemimpinan, pengembangan usaha, pengelolaan keuangan, pembiayaan, penyusunan proposal bisnis, hingga mitigasi risiko. Pengalaman tersebut diharapkan dapat diterapkan oleh para pengurus setelah kembali ke daerah masing-masing.
Destry menilai keberhasilan pelatihan tidak cukup diukur dari keikutsertaan peserta, tetapi harus terlihat dalam penerapan pengetahuan untuk memperkuat kegiatan usaha koperasi.
“Keberhasilan program tidak hanya diukur dari keikutsertaan peserta selama kegiatan, tetapi dari penerapan pengetahuan tersebut dalam pengembangan koperasi,” katanya.
Selain penguatan pengelolaan, Kemenkop juga mendorong KDKMP memanfaatkan media digital untuk memperkenalkan produk dan layanan kepada masyarakat. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kepmen Desa PDT) Nomor 578 Tahun 2026 tentang Pedoman Publikasi KDKMP menjadi salah satu acuan dalam pengelolaan komunikasi dan publikasi koperasi.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemenkop Andi Nita Arie mengatakan pengelola koperasi perlu melakukan publikasi secara konsisten agar potensi usaha desa semakin dikenal.
“Pengelola BUMDes diharapkan bisa lakukan publikasi secara terencana dan konsisten yang akhirnya meningkatkan promosi produk dan layanan hingga partisipasi masyarakat,” kata Andi Nita.
Penguatan kapasitas pengurus dan pemanfaatan media digital diharapkan dapat membantu KDKMP meningkatkan kualitas pengelolaan, memperluas pasar, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa. []
Redaksi02 | Nadiya.
