Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
LOMBOK TIMUR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) meminta jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperkuat pendampingan masyarakat desa melalui Program Desa Berdaya sekaligus membantu menjaga kawasan hutan dari ancaman kerusakan dan kebakaran. Arahan tersebut disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal dalam Apel Komandan Satuan (Dansat) Jajaran Komando Resor Militer (Korem) 162/Wira Bhakti di Sembalun, Kamis (27/8/2026).
Gubernur menilai keberadaan Bintara Pembina Desa (Babinsa) menjadi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain menjalankan fungsi keamanan dan kewilayahan, Babinsa dinilai dapat membantu pemerintah memahami persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi warga hingga tingkat desa.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada seluruh Babinsa kita. Mereka berada di garis terdepan dalam urusan kemasyarakatan dan teritorial,” kata Gubernur, sebagaimana diberitakan Tribunlombok, Jumat, (28/08/2026).
Menurut Iqbal, kehadiran Babinsa bersama Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dibutuhkan ketika masyarakat menghadapi persoalan dan membutuhkan dukungan negara secara langsung.
“Ketika masyarakat kehilangan rasa aman, yang mereka harapkan adalah Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang berada di lapangan. Banyak daerah kita yang sudah kehilangan tokoh-tokoh di desa. Karena itu, kehadiran mereka menjadi sangat penting bersama masyarakat,” ujarnya.
Dukungan TNI secara khusus diminta untuk mengawal Program Desa Berdaya yang menjadi salah satu upaya Pemprov NTB mengurangi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Program tersebut melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat.
“Saya sebagai putra daerah dan sebagai Gubernur memohon dukungan dari teman-teman Dansat melalui Babinsa di lapangan. Tolong bantu saya mengawal Desa Berdaya dan ikhtiar kita bersama untuk melepaskan masyarakat NTB dari kemiskinan, khususnya miskin ekstrem,” katanya.
Selain persoalan kemiskinan, Iqbal meminta TNI ikut memperkuat upaya penyelamatan hutan. Kawasan hutan di sejumlah wilayah, termasuk Bima dan Dompu, menjadi perhatian karena kerusakannya dapat meningkatkan risiko banjir serta berdampak terhadap lingkungan dan infrastruktur.
Gubernur mendorong pemulihan hutan tetap mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat. Menurut dia, tanaman pangan dapat dikembangkan bersama tanaman berkayu yang memberikan manfaat dalam jangka lebih panjang.
“Tidak ada pilihan sekarang selain melakukan penanaman pohon kembali dan menyelamatkan area-area hutan. Kalau masyarakat membutuhkan penghasilan jangka pendek, silakan menanam jagung atau palawija, tetapi dapat ditumpangsarikan dengan pohon-pohon yang menghasilkan dalam jangka panjang,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana meminta seluruh komandan satuan memahami kondisi wilayah masing-masing. Penguasaan wilayah dinilai penting untuk memperoleh informasi secara cepat, termasuk ketika menghadapi potensi bencana.
Perhatian khusus juga diarahkan pada ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pangdam menegaskan setiap wilayah harus berada dalam kondisi aman dari asap dan api.
“Laporan NTB harus nihil asap dan api. Para komandan cek betul wilayah masing-masing,” tegasnya.
Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI diharapkan tidak hanya memperkuat keamanan, tetapi juga mendukung penanganan persoalan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pengawalan di tingkat desa menjadi bagian dari upaya menekan kemiskinan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan NTB. []
Redaksi02 | Nadiya.
